FAJAR, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar meningkatkan patroli dan penertiban anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), orang terlantar, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) selama bulan suci Ramadan.
Langkah ini diperkuat dengan rencana pengadaan handy talky (HT) bagi lurah dan camat guna mempercepat koordinasi di lapangan. Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, usai memimpin rapat koordinasi cipta kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Balai Kota Makassar, Kamis (19/2).
Menurut Andi Zulkifly, perangkat komunikasi HT dinilai mendesak untuk menunjang efektivitas komunikasi antarwilayah, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat.
“Insya Allah, penganggarannya akan kita rencanakan pada perubahan anggaran. Kebutuhan lurah dan camat untuk berkoordinasi langsung menggunakan HT memang sangat perlu,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan HT lebih efisien dibanding komunikasi melalui grup pesan instan yang kerap memerlukan waktu dalam penyampaian dan respons.
“Kalau melalui HT bisa langsung, direct. Jadi camat dan lurah tinggal standby menggunakan komunikasi itu,” jelasnya.
Usulan tersebut akan terlebih dahulu disampaikan kepada Wali Kota Makassar untuk mendapatkan persetujuan sebelum dimasukkan dalam skema perubahan anggaran tahun berjalan.
Patroli Ditingkatkan Empat Kali Sepekan
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan patroli merupakan langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan anjal dan gepeng selama Ramadan.
“Biasanya menjelang dan selama Ramadan terjadi peningkatan pengemis, anak jalanan, anak terlantar, ODGJ, dan sebagainya. Karena itu kami menginisiasi rapat koordinasi bersama seluruh SKPD dan para camat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, patroli yang sebelumnya dilakukan dua kali dalam sepekan kini ditingkatkan menjadi empat kali seminggu dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selain patroli, di setiap kecamatan juga disiagakan BKO Satpol PP untuk membantu menjangkau anjal dan kelompok rentan lainnya. Setelah dijangkau, mereka akan dilaporkan ke Dinsos untuk proses penjemputan, pendampingan, dan pembinaan.
Imbauan Tidak Memberi Uang di Jalan
Andi Bukti turut mengimbau masyarakat tidak memberikan uang secara langsung kepada anjal dan pengemis di jalan, karena dinilai tidak menyelesaikan persoalan secara komprehensif.
“Larangan ini sebenarnya sudah lama disosialisasikan. Memberi langsung di jalan tidak selalu membantu menyelesaikan masalah ekonomi mereka,” tegasnya.
Ia juga mengungkap adanya laporan dari lembaga swadaya masyarakat terkait dugaan pengorganisasian kelompok pendatang dari luar daerah seperti Jeneponto dan Bone yang datang khusus saat Ramadan.
“Mereka diduga difasilitasi tempat tinggal sementara dan beroperasi pada jam-jam tertentu. Setelah Ramadan selesai, biasanya kembali ke daerah asal,” katanya.
Menurutnya, persepsi bahwa Makassar sebagai ibu kota provinsi memiliki potensi sedekah lebih besar menjadi salah satu faktor pendorong.
Camat Diminta Lebih Sigap
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar, A. Rahmat, menegaskan pentingnya peran camat dalam memetakan dan memantau wilayah masing-masing.
“Camat harus mengetahui titik kumpul dan tempat transit anak jalanan. Semua harus terdata dan dipantau secara intensif,” ujarnya.
Ia menambahkan, respons camat terhadap laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi. Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang melalui asisten kepada Sekda.
“Kalau ada wilayah yang tidak tanggap, pasti akan dilaporkan dan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)
