Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kebijakan dan implementasi instrumen kredit keanekaragaman hayati berintegrasi tinggi atau High Integrity Biodiversity Credits.
Kebijakan ini dipilih sebagai penguatan kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.
Advertisement
Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, upaya perlindungan harus segera dilakukan, karena Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar terkait sumber daya alamnya.
"Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya," kata Menteri Hanif, melansir Antara, Kamis 19 Februari 2026.
Hanif menyebut komitmen tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing.
Pertemuan yang membahas pembiayaan dan keberlanjutan keanekaragaman hayati itu dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kata Hanif, kegiatan itu juga merupakan bagian dari implementasi kerja sama strategis Indonesia-Inggris, yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.
Selain itu sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara KLH/BPLH dan Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Inggris di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.
