Matamata.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprediksi sebanyak 144 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 (Idul Fitri 1447 H). Angka ini merujuk pada hasil survei nasional yang menunjukkan adanya potensi lonjakan pergerakan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.
"Berdasarkan survei, ada 143,7 juta atau hampir 144 juta orang yang akan mudik. Kami mengantisipasi kenaikan realisasi, berkaca pada tahun lalu di mana survei memprediksi 146 juta, namun kenyataannya mencapai 154 juta orang," ujar Dudy usai Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/2/2026).
Guna mengawal kelancaran arus mudik dan balik, Kementerian Perhubungan akan mengoperasikan Posko Angkutan Lebaran terhitung mulai 13 hingga 29 Maret 2026. Posko ini berfungsi mengoordinasikan seluruh moda transportasi mulai dari darat, laut, udara, hingga perkeretaapian.
Rekayasa Lalu Lintas dan Pembatasan Truk Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian. Di antaranya adalah pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas, kecuali kendaraan pengangkut bahan pokok dan BBM.
Selain itu, Kemenhub bersama Korlantas Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas tol yang berpotensi padat. Skema yang disiapkan meliputi sistem satu arah (one way), contraflow, hingga penerapan ganjil-genap.
Penutupan Penyeberangan Bali Saat Nyepi Terkait perayaan Nyepi di Bali yang jatuh pada 19 Maret 2026, Menhub memastikan operasional penyeberangan menuju Pulau Dewata akan dihentikan sementara. Pemerintah telah menyiapkan sistem penundaan (delaying system) dan zona penyangga (buffer zone) bagi kendaraan.
“Kami akan segera menginformasikan jadwal penutupan pelabuhan ini agar masyarakat bisa mengatur waktu perjalanan dengan lebih baik,” tambah Dudy.
Kebijakan WFA untuk Urai Kepadatan Satu hal yang baru dalam penanganan mudik tahun ini adalah penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement (FWA). Kebijakan ini berlaku pada 16–17 Maret untuk arus mudik dan 25–26 Maret untuk arus balik.
Langkah yang telah disetujui Presiden dan Kementerian PANRB ini bertujuan mendistribusikan pergerakan masyarakat. "Diharapkan pemudik tidak menumpuk di tanggal tertentu sehingga aspek keselamatan dan kelancaran lebih terjamin," jelasnya.
Di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan wilayahnya. Pemprov Jatim bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memastikan seluruh jalur transportasi di Jatim siap melayani pemudik.
- Buka 'Era Keemasan Baru', Prabowo dan Donald Trump Sepakati Perjanjian Dagang Timbal Balik
"Kami membangun sinergi sedetail mungkin agar angkutan Lebaran tahun ini berjalan aman, lancar, selamat, dan membahagiakan bagi masyarakat," pungkas Khofifah. (Antara)
