Pemerintah Indonesia menyetujui kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dan Jepang, untuk mengembangkan reaktor modular kecil alias small modular reactor (SMR) di Kalimantan Barat.
Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen dalam perjanjian dagang timbal balik (reciprocal trade) antara RI dan AS, sekaligus menjawab spekulasi panjang mengenai siapa yang akan menjadi mitra pengembang pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Tanah Air.
Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), proyek nuklir telah masuk dalam perencanaan dengan kapasitas 2 x 250 megawatt (MW), yang akan dibangun di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.
Baca Juga: Ngeri! Emisi Pembangkit di Luar PLN Tembus 131 Juta Ton
Untuk lokasi Kalimantan Barat, pemerintah memastikan pengembangnya adalah perusahaan teknologi nuklir asal Amerika Serikat, NuScale Power.
NuScale dikenal sebagai salah satu pionir teknologi SMR.
Perusahaan yang berbasis di Tigard, Oregon, ini didirikan pada 2007 dan telah mengantongi sertifikasi desain dari US Nuclear Regulatory Commission (US NRC).
Sertifikasi tersebut menjadikan desain SMR NuScale sebagai salah satu yang pertama disetujui regulator nuklir Amerika Serikat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, komunikasi dan studi awal antara PLN dan pihak Amerika Serikat telah berjalan.
"Di samping itu, juga kita membuka kerja sama untuk pengembangan small modular reactor nuklir, yang saat sekarang kita sudah (melakukan kajian)."
"PLN dan juga Amerika sudah ada kerja sama Memorandum of Understanding dan studi visibilitas, studi dengan NuScale," ujar Airlangga di AS, Jumat (20/2/2026).
Baca Juga: PLN Operasikan Transmisi dan GI Baru, PLTD di Aceh Selatan Susut Drastis
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia juga diminta meratifikasi Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC).
Ratifikasi konvensi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian skema tanggung jawab dan kompensasi atas potensi kerusakan nuklir, sekaligus mengurangi kekhawatiran industri Amerika Serikat dalam kerja sama teknologi nuklir dengan Indonesia.
Langkah menuju kerja sama ini sebenarnya telah dirintis lebih awal.
Pada 2023, PLN Indonesia Power sebagai subholding PT PLN (Persero) menandatangani Collaboration Agreement dengan NuScale, untuk penyusunan Techno-Economic Assessment (TEA) pembangunan PLTN di Kalimantan Barat.
Studi tersebut menjadi dasar untuk melihat kelayakan teknis dan keekonomian proyek.
Pemerintah pun telah mematok target waktu.
Baca Juga: PLN Operasikan SUTT dan GI 150 kV Blangpidie-Tapak Tuan di Aceh Selatan
Dalam peluncuran RUPTL PLN 2025–2034, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut konstruksi fisik PLTN ditargetkan mulai 2027, dan beroperasi komersial pada 2032.
"2032 sudah selesai."
"Jadi mungkin pembangunannya itu kan 4–5 tahun."
"Jadi mungkin 2027 sudah mulai dikerjakan."
"Tapi kita mulai dengan small dulu, 250–250 MW,” jelas Bahlil, Senin (26/5/2025).
Meski demikian, dari sisi tata kelola, pemerintah masih menunggu pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).
Baca Juga: Program TJSL PLN Jangkau 700 Ribu Penerima Manfaat di 2025
Lembaga ini akan menjadi koordinator lintas kementerian dan lembaga dalam persiapan program nuklir nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebutkan, dasar hukum pembentukan NEPIO tinggal menunggu pengesahan.
"Perpres sekarang di meja Presiden, jadi tinggal nunggu," ucap Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (7/1/2026).
Dengan masuknya proyek nuklir dalam RUPTL dan mengerucutnya calon mitra teknologi, pemerintah kini berada pada fase transisi dari wacana menuju eksekusi.
Tantangannya bukan hanya teknis dan pendanaan, tetapi juga kesiapan regulasi serta penerimaan publik terhadap energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional. (*)
