Program jalur rempah sebagai agenda strategis—dalam kebijakan kebudayaan nasional era Presiden Jokowi—kini tidak lagi tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan 2025–2029. Narasi jalur rempah digantikan narasi baru, yaitu Indonesia mega diversity budaya dan Indonesia adidaya budaya. Apa arti pergeseran kebijakan kebudayaan nasional ini?
Pergeseran narasi kebudayaan ini menjadi kontras bila dibandingkan ke era sebelumnya. Gaung jalur rempah dihidupkan Direktorat Jenderal Kebudayaan saat dipegang Hilmar Farid (2015-2024). Jalur rempah menjadi fokus utama dengan berbagai program, seperti muhibah budaya jalur rempah menggunakan kapal KRI Dewan Ruci, menyinggahi sejumlah pelabuhan utama di nusantara.
Program lain yang masif adalah berbagai seminar (lokakarya), workshop, pameran ataupun pembuatan film dokumenter. Jalur rempah juga menjadi tema penelitian atau pengkajian para peneliti Kemendikbud maupun akademisi.
Publikasi tentang jalur rempah juga amat masif melalui kanal YouTube atau pun dibahas dalam podcast. Bukan hanya Kemendikbud saja, sejumlah kementerian seperti Kementerian Pariwisata, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah juga berpartisipasi dalam program jalur rempah ini.
Hilangnya narasi jalur rempah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kebudayaan 2025-2029. Jalur rempah tidak muncul sebagai program, kebijakan atau fokus strategis utama dalam narasi Renstra.
Absennya jalur rempah dalam Renstra Kementerian Kebudayaan menunjukkan bahwa pada era Menteri Fadli Zon, jalur rempah tidak lagi diposisikan sebagai agenda strategis utama. Ini menandai pergeseran orientasi dari narasi sejarah maritim (poros maritim) ke pendekatan kebudayaan yang lebih umum dan generik, tanpa fokus simbolik kuat seperti jalur rempah pada periode sebelumnya.
Setahun kepemimpinan Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan berfokus pada capaian statistik di bidang kebudayaan, seperti capaian penetapan cagar budaya per tahun, penetapan warisan budaya tidak benda (WBTB), sertifikasi tenaga ahli cagar budaya, pencapaian fasilitasi semarak budaya pada komunitas, hingga angka kunjungan ke museum-museum.
Program lain yang mendapat perhatian khalayak adalah penulisan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) dan juga penetapan hari-hari besar di bidang kebudayaan.
Menteri Fadli Zon juga dalam sorotan karena kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) terkait pemberian gelar pahlawan nasional, salah satunya Soeharto yang sempat menimbulkan pro kontra.
Keberlanjutan yang TerputusMenghilangnya narasi jalur rempah—khususnya dalam program Kementerian Kebudayaan—sangat disayangkan. Rezim boleh berganti, tetapi dengan visi misi kepemimpinan Prabowo-Gibran mengusung Asta Cita dan keberlanjutan, program rezim sebelumnya yang bagus idealnya dilanjutkan. Jalur rempah tidak harus berdiri sendiri, tapi bisa diintegrasikan dengan narasi ega-diversity dan adidaya kebudayaan.
Boleh saja membuat narasi baru, tetapi gaung jalur rempah yang hampir 10 tahun menjadi program utama dan ramai dibicarakan sangat sayang sekali kalau dihilangkan. Apalagi, jajaran Kementerian Kebudayaan di bawah Fadli Zon, para pejabat Eselon I, II, dan III mayoritas dari eks Direktorat Jenderal Kebudayaan era Hilmar Farid.
Mereka lah yang selama ini merupakan penanggung jawab dalam program jalur rempah selama 2014-2024. Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kementerian Kebudayaan sudah sangat familiar dengan program jalur rempah.
Program jalur rempah mesti dilanjutkan karena memiliki arti penting sejarah kebangsaan Indonesia. Sejarah rempah berhubungan dengan sejarah kolonialisme. Faktor rempah menyebabkan Portugis, Spanyol, dan Belanda sampai ke nusantara.
Kebangsaan Indonesia sebagian dibentuk sejarah rempah. Meskipun pada faktanya Indonesia dijajah karena rempah, Indonesia merdeka bukan karena rempah. Kebangkitan nasional tidak lahir karena kita mau merebut hak kita atas pala, lada dan cengkeh, tetapi adanya kolonialisme yang menguasai rempah melahirkan perlawanan. (Farid, 2020).
Arti penting menggaungkan jalur rempah sangat jelas. Rempah menjadi kekuatan penggerak sejarah di nusantara dalam proses formasi bangsa Indonesia. Rempah dan kolonialisme bangsa Eropa membawa kisah yang suram selama berabad-abad, tetapi juga membawa kekuatan terintegrasinya suku-suku bangsa di baliknya dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rempah dalam sejarah Indonesia bukan sekadar perdagangan komoditi, melainkan juga sebagai kekuatan yang menyatukan Indonesia antara satu daerah dengan daerah, antara suku bangsa, dan antara nilai-nilai dan budaya lainnya, yang pada akhirnya membentuk identitas masyarakat Indonesia. (Marihandono & Kanumoyoso, 2016).
Kita harus bisa belajar dan mengambil hikmah dari peristiwa sejarah tentang rempah-rempah di nusantara dan perannya dalam masyarakat dunia.
Berbicara jalur rempah di nusantara tidak sekadar membahas pelabuhan, komoditas dagang, hasil dan kegunaan tanaman rempah dalam kehidupan manusia, tetapi juga mengungkap kontribusi rempah dalam interaksi antara suku-suku bangsa lainnya di nusantara dan dunia.
Menghilangkan jalur rempah dari panggung kebijakan kebudayaan nasional sama artinya dengan memutus salah satu nadi penting perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia. Jalur rempah bukan sekadar romantisme masa lampau atau proyek simbolik, melainkan juga cara bangsa ini memahami dirinya sendiri sebagai ruang perjumpaan global.
Rezim berganti, narasi boleh berganti, istilah boleh diperbarui, tetapi ingatan sejarah yang membentuk Indonesia tidak ikut dilenyapkan. Jika Indonesia ingin tampil sebagai bangsa dengan mega diversity dan adidaya budaya, jalur rempah layak dirawat sebagai pondasi kultural yang memberi makna pada masa depan kebudayaan Indonesia.
