- Wakil Ketua Komisi X DPR RI menanggapi keluhan kebisingan lapangan Padel yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
- Lalu Hadrian Irfani mendorong Pemda DKI Jakarta segera membuat regulasi ketat terkait sarana olahraga tersebut.
- Dua usulan konkret yang diajukan adalah pemasangan peredam suara dan izin komunikasi dengan warga sebelum pembangunan.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menanggapi serius fenomena lapangan olahraga Padel yang belakangan dikeluhkan warga karena memicu kebisingan.
Meski mengapresiasi tingginya minat olahraga masyarakat, Lalu meminta agar aktivitas tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan sekitar.
Ia menilai maraknya lapangan Padel merupakan sisi positif dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat.
Namun, ia menyayangkan jika kehadiran sarana olahraga tersebut justru menjadi beban bagi warga yang tinggal di sekitarnya.
"Ya tentu pertama kalau sisi olahraganya, kami memandang bahwa ini kemajuan yang besar. Ada kesadaran dari masyarakat kita untuk berolahraga, itu dampak positif," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
"Tetapi ketika dengan adanya lapangan Padel yang berisik dan mengganggu ketertiban umum, apalagi di seputaran lapangan tersebut masyarakat di situ terganggu, maka ini menjadi persoalan tersendiri," katanya menambahkan.
Menyikapi hal ini, ia mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk segera turun tangan menyusun regulasi yang ketat.
Ia menekankan agar pertumbuhan industri olahraga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
"Kami berharap pemerintah daerah, terutama daerah khusus ibu kota atau DKI ini, untuk bisa membuat regulasi. Jangan sampai dengan adanya lapangan Padel yang banyak ini justru berdampak negatif terhadap lingkungan yang ada di sekitar," tegasnya.
Ia memberikan dua usulan konkret untuk mengatasi kebisingan tersebut.
Pertama, penggunaan material peredam suara pada lapangan Padel. Kedua, adanya komunikasi dan izin dari warga sekitar sebelum pembangunan sarana olahraga dilakukan.
"Kami mengusulkan misalnya lapangan Padel ini diberikan peredam. Terus yang kedua, tentu sebelum membangun harus ada komunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar situ," tambahnya.
Lalu juga menyoroti banyaknya keluhan yang muncul di wilayah Jakarta Selatan, bahkan aspirasi warga tersebut telah sampai ke meja DPR RI.
Ia memastikan bahwa Komisi X telah berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk menindaklanjuti masalah ini kepada pemerintah daerah.
"Kayak di Jakarta Selatan itu banyak memang keluhan. Bahkan itu sampai DPR juga tuh, kita sudah menerima suratnya. Tetapi kami menyampaikan melalui Menpora untuk berkomunikasi dengan Pemerintah DKI," ungkapnya.
Ia mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta yang berencana melakukan evaluasi terhadap keberadaan lapangan-lapangan tersebut.
Menurutnya, pemilik sarana prasarana olahraga harus memiliki tanggung jawab sosial agar aktivitas usahanya tidak memicu konflik dengan warga.
"Jadi kami mengimbau pemerintah daerah segera komunikasi dengan yang pemilik sarana prasarana ini, agar sebelum membangun itu harus komunikasi dengan masyarakat sekitar, karena supaya tidak terganggu. Bila perlu lapangan Padel itu buat peredam," pungkasnya.
Untuk diketahui, pembangunan lapangan padel tengah marak di Jakarta seiring meningkatnya popularitas olahraga tersebut. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta turut menyediakan lapangan padel gratis di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, yang direncanakan mulai beroperasi pada bulan depan.
Namun demikian, di sejumlah lokasi, pembangunan lapangan padel yang berdekatan dengan kawasan hunian menuai protes warga. Keluhan paling banyak disampaikan melalui media sosial, terutama terkait kebisingan yang mengganggu waktu istirahat masyarakat.
