Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) genap berusia satu tahun sejak resmi diberlakukan pada 19 Februari 2025. Kebijakan ini lahir sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
Inpres itu mengamanatkan pengelolaan data sosial-ekonomi nasional secara terintegrasi, akurat, dan dapat dimanfaatkan lintas kementerian/lembaga untuk perencanaan hingga penyaluran program secara tepat sasaran.
Peringatan satu tahun DTSEN ditandai dengan pemberian kue tart oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial, Jumat (20/2). Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Namun, karena peringatan berlangsung di bulan puasa, kue tart tersebut tidak langsung dipotong untuk disantap bersama. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menegaskan DTSEN semakin solid seiring pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan.
"DTSEN semakin solid karena pemutakhiran berkelanjutan. Ke depan melibatkan desa. Kalau dimutakhirkan terus dan tersambung dengan data kementerian lain, akan lebih presisi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2026).
Diketahui, DTSEN merupakan basis data tunggal yang memuat informasi sosial dan ekonomi individu dan/atau keluarga sebagai rujukan bersama lintas instansi pemerintah. Inpres Nomor 4 Tahun 2025 mendorong keterpaduan serta sinergi pemanfaatan data agar kebijakan dan program, termasuk bantuan sosial, dapat disalurkan secara lebih terukur dan tepat sasaran.
Sementara itu, Amalia menjelaskan pembaruan DTSEN terus diperkuat melalui sejumlah langkah, salah satunya ground check yang dilakukan beberapa kali, termasuk yang saat ini berjalan dalam dua tahap. Menurutnya, tahap pertama dimulai hari ini, dilanjutkan dengan pelatihan pendamping pada esok hari, kemudian pelaksanaan lapangan pada pekan depan dan ditargetkan rampung pada 14 Maret 2026.
Tahap pertama sendiri difokuskan pada peserta PBI yang menderita penyakit katastropik atau kronis.
"Ground check tahap pertama ini akan dilakukan kepada 106.153 individu atau kira-kira 104.000 keluarga," kata Amalia.
Secara paralel, BPS juga menyiapkan tahap kedua pada akhir Februari. Verifikasi lapangan tahap kedua akan dilaksanakan setelah libur Lebaran, mulai 1 April 2026 selama kurang lebih satu bulan. Adapun tahap kedua menyasar pada seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan, serta non-penderita penyakit kronis.
"Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua, di mana tahap kedua ini ground check untuk sekitar 11 juta individu atau kalau kita konversi kepada keluarga kira-kira 5,9 juta keluarga," pungkasnya.
Pemerintah pun menegaskan pemutakhiran data ini menjadi kunci agar DTSEN semakin presisi, termasuk saat mulai melibatkan desa dan konektivitas data lintas kementerian/lembaga.
(anl/ega)
