Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, menegaskan bahwa para pelaku usaha ritel, termasuk minimarket, tetap optimistis terhadap prospek pasar domestik meski pemerintah tengah mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara masif.
Menurut Solihin, kehadiran pelaku usaha baru di sektor tertentu tidak selalu berarti ancaman. Sebaliknya, hal itu justru mencerminkan potensi pasar yang besar dan peluang pertumbuhan yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha.
“Prinsipnya, sebagai perusahaan, kami selalu taat pada aturan yang diterapkan pemerintah. Dinamika bertambahnya pemain usaha itu wajar, dan justru menunjukkan pasar ritel Indonesia masih luas,” ujar Solihin saat diwawancarai oleh Katadata.co.id, Jumat (20/2).
Solihin menekankan bahwa penambahan pelaku usaha baru, termasuk koperasi desa, tidak harus dipandang sebagai kompetisi langsung.
“Kalau ada satu bisnis, dan pemainnya bertambah, itu artinya pasarnya besar dan masih ada ruang untuk semua,” tambahnya.
Meski optimistis, Solihin mengakui bahwa dampak konkret dari kebijakan pemerintah terkait KDMP terhadap kinerja ritel modern belum bisa dipastikan. Pasalnya, program ini masih dalam tahap implementasi dan pengoperasian koperasi desa secara menyeluruh belum berlangsung.
“Dampaknya ke kami belum bisa diketahui karena kebijakan itu belum diterapkan sepenuhnya. Namun, prinsip kami adalah mengikuti setiap peraturan pemerintah. Setiap program pasti sudah melalui kajian matang,” ujarnya menambahkan.
Pernyataan Solihin ini sejalan dengan pandangan banyak pengusaha ritel lain. Kepatuhan terhadap regulasi dianggap sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas industri ritel nasional. Menurutnya, hal ini juga memastikan ekosistem usaha tetap sehat dan tidak menimbulkan persaingan yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, sebelumnya meminta pemilik gerai ritel modern untuk menahan ekspansi di wilayah perdesaan. Ia menjelaskan langkah ini sebagai bagian dari strategi pemerintah mempercepat pembangunan koperasi desa yang dapat menjadi pusat ekonomi lokal. Pemerintah menargetkan berdirinya sekitar 80.000 koperasi desa Merah Putih pada tahun ini.
“Kalau retail modern masuk ke desa, uang masyarakat desa akan kembali ke pemegang saham di kota. Tetapi kalau koperasi desa, uang itu berputar menjadi keuntungan masyarakat setempat,” terang Ferry dalam acara Semangat Awal Tahun, dikutip dari YouTube IDN Times, 15 Januari 2026.
Ferry menekankan bahwa koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai unit ritel, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal. Model ini memungkinkan keuntungan usaha berputar kembali ke masyarakat desa, sekaligus menjadi kanal pemasaran produk lokal, termasuk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta generasi muda.
Data terbaru dari Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan bahwa per 5 Februari 2026, terdapat 83.261 koperasi Merah Putih berbadan hukum di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 74.659 merupakan koperasi desa, sedangkan 8.602 berada di tingkat kelurahan.
Distribusi terbanyak terdapat di provinsi Jawa Tengah dengan 8.551 unit, diikuti Jawa Timur 8.494 unit, dan Aceh 6.537 unit. Provinsi-provinsi lain seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan juga menunjukkan angka cukup tinggi, menandakan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi desa.
Sebaliknya, jumlah koperasi Merah Putih paling sedikit tercatat di DKI Jakarta (268 unit), Kepulauan Bangka Belitung (393 unit), dan Papua Barat (876 unit). Secara keseluruhan, koperasi berbadan hukum lebih banyak terdapat di desa dibanding kelurahan, menegaskan fokus pemerintah pada penguatan ekonomi pedesaan.
Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Agus Santoso, menilai bahwa keberadaan koperasi desa Merah Putih sebenarnya dapat bersinergi dengan ritel modern, bukan menjadi ancaman langsung. “Koperasi desa bisa menyediakan kebutuhan lokal dengan harga lebih kompetitif, sementara ritel modern fokus pada skala yang lebih besar dan variasi produk yang lebih lengkap,” jelasnya.
Agus menambahkan bahwa sinergi antara koperasi desa dan minimarket bisa membuka peluang baru, misalnya melalui kerjasama pemasokan produk lokal ke jaringan ritel modern. Dengan demikian, kedua model usaha ini saling melengkapi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus nasional.
Selain itu, pakar kebijakan publik, Dr. Rina Oktaviani, menekankan pentingnya regulasi yang jelas agar integrasi koperasi desa dengan pasar modern dapat berjalan efektif. “Pemerintah perlu memastikan koperasi desa memiliki pendampingan manajemen, akses ke modal, dan dukungan teknologi agar kompetitif, bukan hanya sebagai simbol,” ujarnya.
Dengan jumlah koperasi Merah Putih yang terus bertambah, banyak pihak memprediksi pasar ritel Indonesia akan mengalami diversifikasi signifikan. Munculnya pelaku lokal dapat mendorong inovasi produk dan meningkatkan daya saing, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen.
Solihin dari Aprindo menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif membutuhkan keseimbangan antara usaha besar dan koperasi lokal.
“Kami optimistis pasar ritel Indonesia masih sangat luas. Selama semua pelaku usaha taat aturan dan menjaga kualitas layanan, industri ritel akan terus berkembang,” katanya.
Dengan demikian, keberadaan 80.000 koperasi Merah Putih bukanlah ancaman bagi minimarket atau ritel modern, tetapi sebuah peluang untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.
