Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memastikan keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza tidak mencakup operasi militer maupun agenda demiliterisasi.
Sugiono menegaskan bahwa penugasan Indonesia sebagai Deputy Commander ISF tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya, mandat ISF semata-mata untuk menjaga perdamaian.
“Karena ini bukan kaitannya dengan pengakuan atau ada tidaknya hubungan diplomatik. Ini adalah pasukan yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian, terdiri dari berbagai unsur yang tugas utamanya menjaga situasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Washington, DC, Amerika Serikat, Jumat (20/2).
Sugiono menjelaskan, dalam petunjuk pelaksanaan mandat ISF, setiap negara peserta memiliki ruang untuk menyampaikan batasan atau national caveat. Indonesia, kata dia, telah menegaskan batasan tersebut secara jelas.
“National caveat kita juga sudah disampaikan kepada ISF, bahwa kita tidak melakukan operasi militer, tidak melakukan pelucutan senjata, dan tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi,” ujarnya.
Sugiono menegaskan bahwa pasukan perdamaian di Gaza bertugas menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak.
“Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan di sana. Tentu saja ada hal-hal yang merupakan rule of engagement yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila kita diserang dalam rangka mempertahankan diri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sugiono menyebut Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa Indonesia akan mengirim 8.000 pasukan perdamaian.
“Kemarin kita sudah mendengarkan Bapak Presiden berbicara. Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan pasukan. Beliau menyampaikan 8.000 atau bahkan lebih, berdasarkan rencana komprehensif yang dipaparkan oleh Board of Peace. Akan ada beberapa region atau sektor yang secara bertahap dilakukan upaya penjagaan perdamaian, dan partisipasi ISF ini sendiri akan mengikuti tahapan tersebut,” tandasnya.
