Kairo: Perdana Menteri Mesir Mostafa Madboul menyatakan bahwa negaranya berkomitmen melanjutkan pelatihan personel kepolisian Palestina guna menjaga keamanan di Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Kamis, 19 Februari 2026 dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat.
Madbouly mengatakan Mesir mendukung visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang “era baru perdamaian dan hidup berdampingan” di kawasan, di mana rakyat Palestina memperoleh hak menentukan nasib sendiri serta negara mereka sesuai resolusi internasional yang relevan.
Ia menambahkan Mesir menghargai sikap Trump yang menolak aneksasi Tepi Barat serta mendukung mandat Dewan Perdamaian sebagai kerangka utama untuk mengelola masa transisi di Gaza.
Madbouly juga menekankan pentingnya memberdayakan sepenuhnya Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) agar “dapat berfungsi secara efektif dari dalam dan di seluruh wilayah Gaza.”
Menurutnya, menjaga keterkaitan kelembagaan dan geografis antara Tepi Barat dan Gaza sangat penting agar Otoritas Palestina pada akhirnya dapat kembali menjalankan perannya di wilayah tersebut.
Dilansir dari Middle East Monitor, Jumat, 20 Februari 2026, NCAG merupakan badan nonpolitik yang dibentuk dalam rencana Gaza yang diusulkan Trump untuk mengelola urusan layanan sipil sehari-hari di wilayah itu.
Komite tersebut beranggotakan 11 tokoh Palestina dan dipimpin Ali Shaath, seorang teknokrat Palestina yang memiliki pengalaman luas di bidang infrastruktur, perencanaan, dan administrasi publik.
Komite mulai beroperasi dari Kairo pada pertengahan Januari, namun hingga kini belum mulai bekerja di dalam Gaza, tempat sekitar 2,4 juta warga Palestina menghadapi kondisi kemanusiaan yang berat.
“Mesir akan melanjutkan upayanya untuk melatih personel kepolisian Palestina guna menjaga keamanan di wilayah Gaza,” kata Madbouly.
Ia juga menyebut negaranya menghargai penolakan Trump terhadap deportasi warga Palestina dari Gaza sebagaimana tercermin dalam rencana 20 poin, serta menekankan pentingnya memulai proyek pemulihan awal di seluruh wilayah tersebut “dengan cara yang menjaga kesatuan geografisnya.”
Dewan Perdamaian dibentuk sebagai bagian dari upaya menuju penyelesaian damai di Jalur Gaza dan bertujuan mendorong proses perdamaian secara global. Washington menyatakan sejumlah negara tambahan telah bergabung dalam inisiatif tersebut.
Kesepakatan gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat telah berlaku di Gaza sejak 10 Oktober, menghentikan ofensif Israel selama dua tahun yang menurut laporan telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 sejak Oktober 2023.
Namun menurut Kementerian Kesehatan Gaza, meski gencatan senjata berlaku, pasukan Israel disebut melakukan ratusan pelanggaran melalui penembakan dan serangan, yang menewaskan 611 warga Palestina serta melukai 1.630 lainnya.
Baca juga: Komite Gaza Buka Rekrutmen Polisi Baru, 2.000 Orang Langsung Daftar
Mesir Tegaskan Komitmen Latih Polisi Palestina di Gaza
