JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis 19 Februari 2026 dan Jumat 20 Februari 2026.
Dalam pleidoi tersebut, mereka menyinggung isu “oplos”, praktik blending bahan bakar minyak (BBM), hingga mempertanyakan rasa keadilan atas tuntutan jaksa.
Riva Siahaan singgung oplosanSalah satu terdakwa, eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan, menyoroti perbedaan antara tuduhan yang disampaikan ke publik saat penyidikan dengan dakwaan yang dibacakan di persidangan.
Baca juga: Riva Siahaan Singgung Tuduhan Oplos BBM hingga Rugikan Negara Rp 1.000 T Tak Ada di Dakwaan
“Hal yang paling mengguncang batin saya adalah kontradiksi yang sangat nyata antara tuduhan yang disampaikan ke publik dan dakwaan yang diajukan di dalam persidangan,” ujar Riva saat dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Riva menyebut, setidaknya ada tiga tuduhan yang sempat diarahkan kepadanya ketika ditetapkan sebagai tersangka.
Pertama, tudingan adanya persekongkolan dalam rapat koordinasi optimasi hilir.
Kedua, tuduhan melakukan pengoplosan BBM yang menurutnya menjadi isu populer di masyarakat.
"Poin kedua, Riva Siahaan mengoplos BBM di mana hal ini sangat menjadi isu populer dan menyesatkan yang beredar di masyarakat,” kata Riva.
Ketiga, tuduhan menyetujui pengangkutan produk kilang dengan margin yang diatur hingga menjadi mahal.
Baca juga: Kubu Kerry Tuduh Jaksa Sengaja Tak Hadirkan Irawan Prakoso untuk Kaburkan Fakta
Namun, ia mengaku terkejut ketika dakwaan dibacakan pada 9 Oktober 2025 karena tuduhan-tuduhan tersebut tidak lagi muncul.
“Semua drama dan skenario tersebut, tuduhan bersama-sama dengan para tersangka lainnya, yang tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan fakta persidangan ini, dituduh merugikan negara sebesar Rp193 triliun dan selanjutnya diperbesar di media untuk tempus 2018 hingga 2023 dengan nominal menjadi Rp1.000 triliun, jelas Riva.
Dalam dakwaan, Riva disebut menyetujui pemenang pengadaan produk kilang atau BBM serta menandatangani perjanjian penjualan solar nonsubsidi kepada perusahaan tambang dengan harga di bawah bottom price.
Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya sebagai pimpinan perusahaan.
Sebut blending malah jadi tersangkaTerdakwa lainnya, Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati, juga menyinggung isu blending BBM dalam pleidoinya.
Baca juga: Kubu Kerry Kejar Sendiri Keterangan Saksi Penting yang Tak Dihadirkan Jaksa untuk Bantah Dakwaan
Ia mengaku hanya satu kali diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Februari 2025.
