Kemlu Tegaskan Keanggotaan Indonesia di BoP Bukan Berarti Melegitimasi Penjajahan Israel

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) dengan salah satu agenda utama membahas dinamika dan implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). (Sumber: DPR RI via Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha C. Nasir menegaskan partisipasi dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump bukan berarti Indonesia melegitimasi praktik penjajahan Israel atas Palestina.

Hal tersebut disampaikan Arrmanatha saat rapat koordinasi bersama Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Kamis (19/2/2026). Patisipasi Indonesia dalam BoP sendiri menjadi pertanyaan BKSAP DPR dalam pertemuan itu.

Dalam pernyataan yang diterima Antara, Jumat (20/2/2026), Arrmanatha menegaskan keterlibatan Indonesia justru menjadi ikhtiar diplomatik untuk hadir dalam proses internasional yang mendukung kemerdekaaan dan keadilan bagi Palestina.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Alasan Gabung Board of Peace: Kami Yakin dengan Kepemimpinan Presiden Trump

Selain itu, Arrmanatha memaparkan capaian-capaian diplomasi Indonesia selama tahun 2025. Pencapaian ini disebutnya termasuk penguatan posisi Indonesia di berbagai forum multilateral, serta proyeksi kebijakan dan kegiatan diplomasi untuk tahun 2026.

Di lain sisi, Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus berpijak pada prinsip konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.

"Kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional termasuk BoP, harus dipastikan tetap konsisten dengan amanat konstitusi dan keberpihakan kita pada kemerdekaan Palestina. Diplomasi kita tidak boleh kehilangan arah moralnya,” kata Syahrul dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Rakor BKSAP dan Kemlu tersebut dilaporkan turut membahas sinergi kedua lembaga ke depan. Penguatan sinergi meliputi penyelarasan agenda dan prioritas diplomasi antara pemerintah dan parlemen, pertukaran informasi secara berkala dalam isu-isu strategis, serta dukungan terhadap pengembangan jejaring dan kemitraan antar parlemen guna memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Melalui mekanisme koordinasi yang lebih intensif, diharapkan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen dapat berjalan seiring dan saling menguatkan dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.

Baca Juga: Pertemuan BoP di AS: Indonesia Jadi Deputi Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV