Transformasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel telah memasuki fase paling krusial sejak kemerdekaan 1945. Selama beberapa dekade, keterlibatan Jakarta dicirikan oleh diplomasi moral, dukungan retoris di forum-forum multilateral, dan pemberian bantuan kemanusiaan tanpa keterlibatan militer langsung. Namun, dinamika geopolitik terkini telah memaksa Indonesia untuk melakukan pergeseran paradigma dari pengamat yang bersimpati menjadi aktor keamanan aktif di salah satu wilayah paling bergejolak di dunia. Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) merupakan manifestasi dari transisi ini. Langkah strategis ini mencerminkan ambisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang bertanggung jawab, sekaligus mengeksplorasi batas-batas kebijakan luar negeri yang "Bebas dan Aktif" dalam kerangka perdamaian.
Keterlibatan militer Indonesia dalam ISF tidak terjadi secara mendadak, melainkan berakar pada kerangka hukum internasional yang kompleks yang dibentuk pada akhir tahun 2025. Landasan utamanya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang diadopsi pada 17 November 2025. Resolusi 2803 memberikan mandat yang memungkinkan penggunaan kekuatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pemerintah Indonesia menyambut baik resolusi ini sebagai langkah konkret menuju penghentian kekerasan permanen dan distribusi bantuan kemanusiaan yang lebih efektif. Bagi Jakarta, dukungan terhadap Resolusi 2803 adalah cara untuk memastikan bahwa penarikan mundur Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Gaza dapat dilakukan secara sistematis dan digantikan oleh pasukan internasional yang lebih dapat diterima oleh penduduk lokal, di mana Indonesia memainkan peran kepemimpinan.
Keterlibatan Indonesia dalam level tertinggi ini memberikan Jakarta pengaruh dalam proses pengambilan keputusan strategis mengenai bagaimana dana rekonstruksi akan dikelola. Partisipasi Indonesia memastikan bahwa suara dari negara Muslim terbesar di dunia didengar dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Momen paling menentukan dalam transisi peran Indonesia terjadi ketika Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Komandan ISF dari Angkatan Darat AS, mengumumkan bahwa Indonesia telah secara resmi menerima posisi Wakil Komandan ISF. Pengumuman ini menandakan pengakuan AS terhadap kapasitas militer dan kredibilitas diplomatik Indonesia. Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan hingga 8.000 personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bergabung dengan ISF. Sektor Rafah ditetapkan sebagai destinasi awal pengerahan ISF karena lokasinya yang krusial di perbatasan Mesir.
Kehadiran fisik ribuan tentara Indonesia di Gaza bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal legitimasi moral. Keberadaan kontingen Muslim yang besar dalam pasukan internasional diharapkan dapat meredam kemarahan penduduk lokal terhadap keterlibatan AS dan Israel dalam proses transisi. Namun, hal ini juga menempatkan personil TNI dalam risiko keamanan yang tinggi, mengingat faksi-faksi bersenjata di Gaza, termasuk Hamas, telah menyatakan penolakan keras terhadap kehadiran pasukan asing yang memiliki mandat demiliterisasi.
Dinamika Politik Domestik dan "National Caveats" Indonesia
Pemerintah Indonesia telah mengomunikasikan beberapa kondisi utama kepada Board of Peace sebagai dasar partisipasi mereka. Poin-poin krusial dalam syarat tersebut antara lain:
- Misi Kemanusiaan, Bukan Kombat: Personil TNI tidak akan terlibat dalam operasi tempur aktif atau konfrontasi langsung dengan faksi-faksi bersenjata di Gaza.
- Penolakan Mandat Demiliterisasi Paksa: Indonesia menegaskan tidak akan ikut serta dalam upaya melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina secara paksa, karena hal itu dianggap melampaui tugas perlindungan sipil.
- Izin dari Otoritas Palestina: Pengerahan pasukan hanya akan dilakukan jika ada persetujuan eksplisit dari pihak Palestina.
- Anti-Normalisasi: Keterlibatan dalam ISF sama sekali tidak menandakan adanya pengakuan diplomatik atau normalisasi hubungan dengan Israel.
- Fokus pada Kapasitas Lokal: Tugas utama kontingen Indonesia adalah perlindungan warga sipil, distribusi bantuan medis, rekonstruksi infrastruktur, dan pelatihan polisi Palestina.
Syarat-syarat ini menciptakan sebuah "Humanitarian Paradox" bagi posisi Indonesia. Resolusi 2803 dengan jelas memberikan mandat kepada ISF untuk memastikan demiliterisasi Gaza. Dengan menolak melakukan demiliterisasi, Indonesia beroperasi di bawah interpretasi mandat yang berbeda dengan Amerika Serikat dan Israel. Ketegangan antara mandat kolektif ISF dan national caveats Indonesia akan menjadi ujian besar bagi koordinasi komando antara Jenderal Jeffers dan wakilnya dari Indonesia di lapangan.
Dalam satu kesempatan Muhammad Waffaa Kharisma, peneliti dari CSIS di Jakarta, memberikan peringatan bahwa Pemerintah Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi "wajah kolonialisme baru" di Gaza. Jika ISF dipandang sebagai alat untuk mengamankan kepentingan Israel daripada mewujudkan negara Palestina yang merdeka, maka pasukan Indonesia akan kehilangan legitimasi moral mereka dan berisiko menjadi target serangan oleh kelompok perlawanan lokal.
Tantangan Operasional di Lapangan: Hamas, Israel, dan Risiko Keamanan
Meskipun kesepakatan di tingkat elit telah tercapai, realitas di lapangan Gaza tetaplah berbahaya. Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007, secara eksplisit menolak Resolusi 2803 dan pembentukan ISF. Mereka menganggap penugasan pasukan internasional untuk melucuti senjata perlawanan sebagai tindakan yang menghilangkan netralitas pasukan tersebut dan mengubahnya menjadi pihak dalam konflik yang berpihak pada "pendudukan".
Hamas menegaskan bahwa setiap pasukan internasional, jika ingin dibentuk, harus ditempatkan hanya di perbatasan untuk memantau gencatan senjata dan harus berada sepenuhnya di bawah pengawasan PBB, bukan di bawah badan pimpinan Trump seperti BoP. Sikap ini menciptakan ancaman langsung bagi keselamatan personil TNI. Jika pasukan Indonesia mencoba memasuki wilayah yang masih dikontrol oleh kekuatan Hamas untuk melakukan distribusi bantuan atau rekonstruksi, mereka mungkin akan dihadapi dengan perlawanan bersenjata atau aksi sabotase.
Di sisi lain, Pemerintah Netanyahu tetap skeptis terhadap keterlibatan negara-negara yang mereka anggap mendukung Hamas, seperti Turki dan Qatar. Israel telah menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan menarik pasukan sepenuhnya dari Gaza sampai Hamas benar-benar dilucuti sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun dan seringkali diwarnai oleh pelanggaran gencatan senjata. Dalam situasi ini pasukan Indonesia akan berada dalam posisi yang canggung, terjepit di antara tentara Israel yang menduduki dan faksi Palestina yang melawan, seraya harus menjalankan mandat kemanusiaan yang netral.
Proyeksi Masa Depan
Transisi peran Indonesia dari pendukung moral menjadi Wakil Komandan ISF di Gaza adalah pertaruhan diplomatik terbesar dalam sejarah kebijakan luar negeri "Bebas dan Aktif". Langkah ini menunjukkan keberanian Presiden Prabowo untuk mengambil tanggung jawab nyata dalam manajemen krisis global, namun juga membuka celah risiko yang dapat membahayakan keselamatan prajurit dan reputasi Indonesia di dunia Islam.
Kesuksesan misi ini akan sangat bergantung pada tiga faktor utama. Pertama, kemampuan Indonesia untuk menegakkan national caveats-nya tanpa merusak efektivitas operasional ISF di bawah komando AS. Kedua, kemampuan para diplomat dan komandan militer Indonesia untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Palestina di Gaza, meyakinkan mereka bahwa TNI hadir sebagai saudara seagama yang ingin membangun, bukan sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan asing. Ketiga, konsistensi Board of Peace dalam memberikan horison politik yang jelas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, karena tanpa solusi politik permanen, ISF hanya akan menjadi pasukan pemadam kebakaran di tengah api yang tak kunjung padam.
Dari Washington ke Gaza, perjalanan Indonesia telah berubah dari kata-kata menjadi aksi nyata. Jika Indonesia berhasil menjalankan peran Wakil Komandan ini dengan integritas, maka ini akan menjadi tonggak sejarah bagi kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan perdamaian global. Namun, jika Indonesia tergelincir dalam pusaran konflik bersenjata dan politik transaksional, maka biaya yang harus dibayar tidak hanya berupa devisa negara, tetapi juga nyawa para penjaga perdamaian dan kepercayaan bangsa-bangsa di dunia. Dunia kini menanti pengerahan tim pendahulu Indonesia ke Rafah dalam beberapa bulan ke depan. Di sana, di antara puing-puing bangunan yang hancur dan harapan warga Gaza yang tersisa, Tentara Nasional Indonesia akan menulis babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia, sebuah babak di mana keberanian dan kemanusiaan akan diuji dalam skala yang paling ekstrem. Indonesia kini telah memilih untuk bertindak, dan sejarah akan menjadi hakim yang paling adil bagi keputusan besar ini, Insyallah.
Tantan Taufik Lubis, Wakil Rektor Universitas Jakarta, Ketua Umum DPP KNPI, Founder - Youth Organization of Islamic Cooperation
(aik/aik)
