Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program kolaboratif dan komprehensif untuk menangani kemiskinan sekaligus menata kawasan kumuh di Provinsi Lampung.
Program ini mengintegrasikan berbagai skema pembiayaan lintas sektor agar perbaikan hunian berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, program tersebut memadukan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, rumah subsidi, pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Kami menyiapkan program yang komprehensif. Pertama BSPS, kedua KUR Perumahan. Dalam dua minggu ini akan dilakukan profiling, dan kami akan ke Lampung bersama BTN dan BRI untuk menjalin kerja sama. CSR dan BSPS akan kami padukan dalam penataan kawasan kumuh," ujar Maruarar, dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 21 Februari 2026.
Kemudian ia menegaskan, penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya dengan renovasi rumah. Menurutnya, penguatan ekonomi warga menjadi kunci agar masyarakat dapat hidup mandiri dan berkelanjutan.
"Saya sarankan daerah paling miskin di Kota Lampung menjadi prioritas. Sebagian pembiayaan bisa dari CSR dan BSPS, sekaligus PNM Mekar untuk membina ekonominya. Percuma kalau rumahnya direnovasi, tapi ekonominya tidak mandiri," tegasnya.
Program ini akan dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan sektor swasta. Ara juga menyampaikan rencana kunjungan kerja ke Lampung sebelum Lebaran untuk meluncurkan program tersebut secara resmi.
Direktur Jenderal Perumahan menambahkan, konsep kolaboratif ini telah terbukti berhasil di sejumlah wilayah lain. Salah satunya penataan kawasan kumuh Menteng Tenggulun di Jakarta yang kini dikenal sebagai Gang Semarak Betawi berkat sinergi CSR dan antarinstansi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, Arief Mulyadi menegaskan komitmen PNM dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penguatan ekosistem perumahan dan usaha.
"Kami dilibatkan karena Pak Menteri menyasar MBR. Perlu penopang tambahan agar rumah juga bisa menjadi tempat usaha. Di Provinsi Lampung, sudah ada sekitar 650.000 ibu-ibu nasabah PNM Mekar," jelas Arief Mulyadi.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang menyiapkan program terpadu untuk mengatasi kawasan kumuh. Ia menilai gagasan rumah susun subsidi sangat relevan, terutama untuk wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan seperti Kota Bandar Lampung.
"Program yang ditawarkan sangat komprehensif. Ide rumah susun subsidi ini relevan untuk menjawab keterbatasan lahan dan tingginya angka kemiskinan di perkotaan," ucap Rahmat Mirzani Djausal.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Kementerian PKP berharap penataan kawasan kumuh di Lampung tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha lokal baru serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Editor: Redaksi TVRINews
