Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyepakati pelaksanaan transaksi debt switch Surat Berharga Negara (SBN) dengan Pemerintah pada 2026 sebesar Rp173,4 triliun, sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut.
Transaksi dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022 dan 2025,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan bersama yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Adapun kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).
Kemenkeu dan BI bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).
Dalam kaitan ini, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.
Baca juga: BI: Neraca Pembayaran RI triwulan IV 2025 surplus 6,1 miliar dolar AS
Baca juga: BI meyakini inflasi tetap terjaga selama bulan Ramadhan 1447 H
Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar dan dengan tata kelola yang kuat.
Menurut kedua otoritas, pelaksanaan lebih lanjut akan dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.
“Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas harga, serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata kedua otoritas dalam pernyataan bersama.
Sebagai informasi, rapat koordinasi merupakan pelaksanaan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 21, bahwa Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.
Koordinasi juga sebagai bentuk implementasi dari amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 55 ayat (1), serta UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Pasal 6, dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Pasal 7.
Peraturan tersebut mengamanatkan Pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BI dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Konsultasi diperlukan agar penerbitan SBN oleh Pemerintah selaras dengan arah kebijakan dan rencana operasi moneter BI dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Rapat koordinasi pada Jumat (20/2) dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran.
Pemerintah menyampaikan komitmen mengelola kebijakan fiskal secara pruden dan berkesinambungan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meIalui pengelolaan defisit APBN 2026 yang terkendali dan strategi pembiayaan yang berhati-hati.
Defisit APBN 2026 sebagaimana UU No. 17 Tahun 2025 diarahkan sekitar 2,68 persen dari PDB, dengan pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang.
Pembiayaan utang akan dilakukan melalui penerbitan SBN di pasar domestik dan pasar global, serta penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri.
Penerbitan SBN didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat sehingga dapat menjaga struktur utang Pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan.
Di sisi lain, BI mengarahkan kebijakan moneter tahun 2026 secara konsisten untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen dan nilai tukar rupiah yang stabil, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan moneter dalam pelaksanaannya antara lain ditempuh melalui strategi operasi moneter pro-market yang diarahkan untuk tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder.
Menurut BI, jumlah pembelian dan penjualan SBN dari pasar sekunder dilakukan secara terukur dalam program pengendalian moneter yang sesuai prinsip kebijakan moneter berhati-hati (prudent monetary policy) sehingga tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Baca juga: BI: Modal asing masuk 1,6 miliar dolar AS, bantu stabilkan rupiah
Baca juga: Pemerintah serap Rp40 triliun dari lelang SUN pekan ini
Transaksi dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022 dan 2025,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan bersama yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Adapun kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).
Kemenkeu dan BI bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).
Dalam kaitan ini, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.
Baca juga: BI: Neraca Pembayaran RI triwulan IV 2025 surplus 6,1 miliar dolar AS
Baca juga: BI meyakini inflasi tetap terjaga selama bulan Ramadhan 1447 H
Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar dan dengan tata kelola yang kuat.
Menurut kedua otoritas, pelaksanaan lebih lanjut akan dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.
“Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas harga, serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata kedua otoritas dalam pernyataan bersama.
Sebagai informasi, rapat koordinasi merupakan pelaksanaan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 21, bahwa Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.
Koordinasi juga sebagai bentuk implementasi dari amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 55 ayat (1), serta UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Pasal 6, dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Pasal 7.
Peraturan tersebut mengamanatkan Pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BI dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Konsultasi diperlukan agar penerbitan SBN oleh Pemerintah selaras dengan arah kebijakan dan rencana operasi moneter BI dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Rapat koordinasi pada Jumat (20/2) dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran.
Pemerintah menyampaikan komitmen mengelola kebijakan fiskal secara pruden dan berkesinambungan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meIalui pengelolaan defisit APBN 2026 yang terkendali dan strategi pembiayaan yang berhati-hati.
Defisit APBN 2026 sebagaimana UU No. 17 Tahun 2025 diarahkan sekitar 2,68 persen dari PDB, dengan pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang.
Pembiayaan utang akan dilakukan melalui penerbitan SBN di pasar domestik dan pasar global, serta penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri.
Penerbitan SBN didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat sehingga dapat menjaga struktur utang Pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan.
Di sisi lain, BI mengarahkan kebijakan moneter tahun 2026 secara konsisten untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen dan nilai tukar rupiah yang stabil, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan moneter dalam pelaksanaannya antara lain ditempuh melalui strategi operasi moneter pro-market yang diarahkan untuk tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder.
Menurut BI, jumlah pembelian dan penjualan SBN dari pasar sekunder dilakukan secara terukur dalam program pengendalian moneter yang sesuai prinsip kebijakan moneter berhati-hati (prudent monetary policy) sehingga tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Baca juga: BI: Modal asing masuk 1,6 miliar dolar AS, bantu stabilkan rupiah
Baca juga: Pemerintah serap Rp40 triliun dari lelang SUN pekan ini
