Jakarta: Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama 19 lembaga riset menilai program pembangunan 100 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di hingga 80.000 desa di Indonesia.
Program tersebut dinilai dapat memperkuat produktivitas masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal dan terjangkau.
Dalam diskusi media, koalisi mengusulkan pendekatan desentralisasi energi, di mana desa dapat mengelola listrik secara mandiri melalui model koperasi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pemilik aset energi.
Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, mengatakan energi surya memiliki potensi besar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan.
“Listrik surya sangat cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Energi ini bisa mendukung kegiatan ekonomi desa, seperti penyimpanan ikan bagi nelayan atau pengolahan hasil pertanian,” ujar Tiza.
Ia mencontohkan pengalaman di Bali, di mana penggunaan PLTS untuk sistem pendingin membantu nelayan meningkatkan pendapatan secara signifikan karena kualitas hasil tangkapan dapat terjaga lebih baik.
Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan kebutuhan listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) umumnya berkisar antara 200 hingga 400 kilowatt peak (kWp), namun dapat lebih tinggi di wilayah dengan potensi ekonomi besar.
Untuk mempercepat implementasi, koalisi mengusulkan proyek percontohan nasional dengan kapasitas satu hingga dua gigawatt sebagai tahap awal. Proyek ini diharapkan menjadi dasar pembelajaran sebelum implementasi skala besar dilakukan secara luas.
Koalisi menilai pengembangan PLTS berbasis desa dapat menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. (Kelvin Yurcel)
Baca juga: Koalisi Sipil Serukan Penyusunan Perpres dan Gugus Tugas Program PLTS 100 GW




