Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews-Jakarta
Indonesia menjabat Wakil Komandan pasukan perdamaian internasional guna memastikan kedaulatan warga Palestina di tengah risiko konflik.
Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan dalam International Stabilization Force (ISF) menandai babak baru dalam diplomasi pertahanan Jakarta di Timur Tengah.
Strategis ini dinilai krusial untuk menjaga wilayah Gaza dari intervensi kekuatan luar yang berpotensi menghambat pemulihan kedaulatan sipil.
Pakar politik pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menegaskan bahwa posisi ini bukan sekadar pencapaian prestise diplomatik.
Menurutnya, Indonesia kini memiliki instrumen langsung untuk mengawal agar misi internasional tersebut tetap berjalan sesuai mandat kemanusiaan.
Menjaga Mandat dan Hak Sipil
Kehadiran Indonesia dalam struktur kepemimpinan ISF berfungsi sebagai penyeimbang guna memastikan bahwa stabilisasi Gaza tidak ditunggangi oleh kepentingan eksternal.
Khairul menyoroti pentingnya peran Indonesia dalam menjamin bahwa masa depan wilayah tersebut tetap berada di tangan rakyat Palestina.
"Indonesia ingin memastikan stabilisasi Gaza tetap dipimpin oleh rakyat Gaza, bukan oleh kepentingan eksternal yang bersaing," ujar Khairul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 21 Februari 2026.
Ia menambahkan bahwa rekam jejak konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina memberikan legitimasi moral yang kuat. Hal ini memberikan sinyal bahwa operasional ISF akan tetap mengedepankan prinsip hak menentukan nasib sendiri (self-determination).
Tantangan Operasional di Zona Konflik
Meskipun memiliki akses strategis dalam pengambilan keputusan, misi ini tidak lepas dari tantangan besar di lapangan.
Khairul memperingatkan adanya risiko keamanan yang tinggi, termasuk ancaman dari sisa-sisa elemen bersenjata dan faksi yang menolak proses pelucutan senjata.
Untuk memitigasi risiko tersebut, TNI disarankan untuk tetap fokus pada koridor tugas nontempur. Hal ini mencakup:
• Perlindungan terhadap warga sipil.
• Pengamanan distribusi bantuan kemanusiaan.
• Dukungan penuh terhadap proses rekonstruksi infrastruktur.
Sinergi dengan Otoritas Lokal
Keberhasilan misi ini, menurut analisis ISESS, sangat bergantung pada koordinasi yang erat dengan otoritas lokal di Palestina.
Langkah ini penting agar kehadiran pasukan multinasional tidak dipersepsikan sebagai bentuk pendudukan baru atau proyek politik negara-negara besar.
"Pendekatan itu memastikan bahwa kehadiran ISF tidak dibaca sebagai proyek negara-negara besar," jelas Khairul.
Lebih lanjut, Indonesia memegang prinsip tegas untuk menarik pasukannya apabila di kemudian hari ditemukan indikasi bahwa operasi ISF menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan atau kedaulatan Palestina.
Editor: Redaksi TVRINews
