Ancaman spyware saat ini semakin canggih dalam bekerja senyap. Supangat Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menilai, hal itu menjadi tantangan serius bagi ketahanan siber Indonesia, sehingga keamanan digital saat ini tidak bisa hanya dipahami sebagai persoalan teknis semata, tapi harus ditempatkan sebagai isu strategis nasional.
Supangat menjelaskan, perkembangan spyware modern menunjukkan perubahan signifikan dalam pola serangan siber. Jika sebelumnya ancaman digital identik dengan virus atau peretasan jaringan, kini serangan justru menyasar langsung sistem operasi perangkat dan mampu bertahan tanpa terdeteksi dalam waktu lama.
“Spyware generasi baru bekerja secara senyap di level perangkat. Ketika sistem operasi sudah terkompromi, maka perlindungan di level aplikasi menjadi tidak lagi relevan,” katanya, pada Sabtu (21/2/2026).
Ia mencontohkan kemunculan spyware Graphite yang dikaitkan dengan Paragon Solutions sebagai pengingat bahwa ancaman siber global telah memasuki fase advanced persistent threat (APT). Serangan jenis itu bersifat terstruktur, berkelanjutan, dan menargetkan sistem inti dengan tingkat presisi tinggi.
Menurutnya, banyak pengguna masih memiliki persepsi keliru bahwa penggunaan aplikasi pesan dengan sistem end-to-end encryption seperti WhatsApp, Telegram, atau Signal sudah cukup menjamin keamanan data pribadi.
“Enkripsi memang melindungi pesan saat dikirim, tetapi jika perangkatnya sudah disusupi spyware, data bisa diakses sebelum dienkripsi atau setelah didekripsi. Jadi titik lemahnya ada pada keamanan perangkat, bukan hanya jalur komunikasi,” tuturnya.
Supangat Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Foto: Untag SurabayaIa menilai, tantangan utama keamanan siber Indonesia saat ini terletak pada tata kelola dan budaya keamanan digital. Selama keamanan siber masih diposisikan sebagai urusan teknis, tanpa dukungan manajemen risiko, kepatuhan, dan literasi digital yang kuat, maka kerentanan akan terus berulang.
Supangat juga menyinggung data anomali trafik siber yang secara rutin dicatat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap ruang digital nasional bersifat konstan dan membutuhkan respons yang sistematis serta lintas sektor.
Di sisi regulasi, Supangat mengapresiasi kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi.
“Regulasi sudah ada, tetapi tanpa pengawasan yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penegakan hukum yang konsisten, perlindungan data berisiko hanya menjadi formalitas,” ujarnya.
Dari perspektif pendidikan tinggi, Supangat menekankan pentingnya menjadikan keamanan siber sebagai fondasi pengembangan teknologi. Ia mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat riset di bidang keamanan sistem operasi, analisis malware, kriptografi terapan, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk deteksi ancaman dini.
Selain itu, ia menilai kolaborasi antara kampus, industri, dan regulator dalam berbagi informasi ancaman siber (threat intelligence sharing) harus diperkuat agar respons terhadap risiko dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Pada level praktis, Supangat mengingatkan bahwa penggunaan perangkat pribadi di lingkungan kerja dan pendidikan perlu diatur dengan standar keamanan yang jelas. “Satu perangkat yang terkompromi bisa menjadi pintu masuk ke sistem yang lebih luas. Audit keamanan, pembaruan sistem, dan literasi keamanan digital tidak bisa ditunda,” katanya.
Ia menegaskan, ketahanan siber merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau pakar teknologi informasi. Menurutnya, menjaga integritas perangkat digital sama artinya dengan menjaga kepercayaan publik dan kedaulatan data nasional.
“Keamanan siber harus dipahami sebagai fondasi strategis pembangunan digital bangsa, bukan sekadar urusan teknis,” pungkasnya. (ris/saf/faz)
