Jakarta: Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan jika posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pasca reformasi di bawah Presiden merupakan hasil pertimbangan matang.
"Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika ada masalah, akan lebih baik jika masalah tersebut diperbaiki di internal bersangkutan, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," kata Haedar seperti dilansir Antara, Sabtu, 21 Februari 2026.
Baca Juga :
THR PNS 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Perkiraannya"Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan kita lembur dan lain sebagainya atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktur cukuplah," jelas Haedar.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. ANTARA/HO-Muhammadiyah
Ketimbang wacana penempatan Polri di bawah kementerian, Muhammadiyah menyarankan diterapkannya good governance. Baik di tubuh internal kepolisian, tentara hingga birokrasi kementerian. Sebab semuanya saat ini mempunyai masalah terkait pencegahan korupsi.
"Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegaraannya dan pandangan-pandangan nya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," beber Haedar.
Muhammadiyah berharap institusi-institusi yang ada Polri TNI birokrasi kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip good governance, semakin minim korupsi dan tidak kalah penting semua melayani bangsa negara dan rakyat sesuai dengan tupoksinya.
"Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," harap Haedar.
