Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan menyusul dinamika kebijakan tarif di Amerika Serikat, termasuk setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.
Menanggapi pertanyaan terkait langkah Indonesia setelah kebijakan tarif Amerika Serikat dibatalkan oleh Supreme Court, Presiden menegaskan sikap kehati-hatian pemerintah.
“Ya kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, ya kita lihat perkembangannya. Ya,” ujar Prabowo.
Saat ditanya apakah angka tarif 10 persen yang diberlakukan menguntungkan Indonesia, Prabowo memberikan respons singkat namun optimistis.
“Saya kira ya menguntungkanlah. Ya. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan,” tandas Prabowo.
Baca Juga
- Tarif Trump Dibatalkan MA, Bakal Picu Babak Baru Perang Tarif?
- Tarif Trump Dibatalkan, Importir AS Kejar Kepastian Refund US$175 Miliar
- Korsel: Perjanjian Dagang dengan AS Tetap Berlaku Meski Tarif Trump Dibatalkan MA
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia.
Hal itu disampaikan Bhima saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Bhima, dengan adanya putusan tersebut, Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi batal demi hukum.
“Iya, batal berarti yang ART-nya. ART-nya bisa batal, jadi paling nggak dari pemerintah nggak perlu meratifikasi ART-nya dan tidak perlu renegoisasi,” ujar Bhima.
Sebelumnya, Presiden Trump menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat), hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS menyatakan sejumlah tarif impor sebelumnya ilegal.
Bhima menilai, dengan dasar tarif baru sebesar 10%, skema tarif resiprokal yang membebani Indonesia hingga 19% menjadi tidak relevan.
“Kalau tarif dasarnya 10% yang mau diambil Trump, sementara kita kena 19%, berarti kan nggak ini. Jadi opsinya bukan renegosiasi tapi dibatalkan,” katanya.
Dia bahkan menyebut, perusahaan Indonesia berpeluang menagih selisih bea masuk yang sebelumnya dibayarkan ke AS jika kebijakan lama dinyatakan tidak sah.
DPR Tak Perlu Ratifikasi
Bhima menegaskan, dengan putusan Mahkamah Agung AS tersebut, pemerintah dan DPR tidak lagi memiliki beban untuk melanjutkan proses ratifikasi ART.
“DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang. Kita bisa lepas dari jebakan AS,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga menyebut tekanan agar Indonesia bergabung dalam skema Board of Peace (BoP_ atau Dewan Perdamaian Internasional yang dikaitkan dengan kebijakan tarif resiprokal semestinya ikut gugur.
“Dengan pembatalan Supreme Court ini kita sangat-sangat diuntungkan,” tegas Bhima.
Menurutnya, pembatalan tersebut membuka kembali ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dagang dengan berbagai negara tanpa terikat klausul yang membatasi kedaulatan ekonomi nasional.
Bhima menyimpulkan bahwa momentum ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun ulang strategi perdagangan internasional yang lebih berpihak pada industrialisasi dan kepentingan jangka panjang Indonesia.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat).
Kebijakan tersebut diteken hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa sejumlah tarif impor sebelumnya dinyatakan ilegal.
Trump mengumumkan keputusan tersebut melalui platform media sosial miliknya, Truth Social.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk baru saja menandatangani, dari Oval Office, tarif global 10% untuk seluruh negara, yang akan berlaku hampir segera," tulis Trump dikutip pada Sabtu (21/2/2026).
