Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan meski terdapat putusan terbaru dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif global.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat, Airlangga menyampaikan bahwa keputusan Supreme Court meminta pemerintah Amerika Serikat mengembalikan (reimburse) tarif yang sebelumnya telah dikenakan kepada korporasi.
“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan, dalam periode 60 hari tersebut, masing-masing negara akan melakukan konsultasi internal dengan lembaga terkait. Di Amerika Serikat, pemerintah kemungkinan perlu berkoordinasi dengan Kongres atau Senat, sedangkan di Indonesia melalui DPR.
Dia juga menyoroti bahwa tarif 10% yang diumumkan sebelumnya hanya berlaku selama 150 hari. Setelah itu, pemerintah AS memiliki opsi memperpanjang atau mengubahnya melalui regulasi baru.
“Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian,” katanya.
Baca Juga
- Seskab Teddy: RI Siap Hadapi Kebijakan Tarif AS yang Turun Jadi 10%
- Airlangga: RI Tunggu 60 Hari Efektivitas Perjanjian Usai Putusan Soal Tarif 10%
- Tarif Trump Dibatalkan MA, Bakal Picu Babak Baru Perang Tarif?
Airlangga mengungkapkan, Indonesia telah meminta agar fasilitas tarif 0% yang sudah diberikan sebelumnya tidak dibatalkan, meskipun kebijakan tarif global 10% berlaku bagi negara lain.
“Yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah komoditas pertanian telah mendapatkan perlakuan khusus melalui executive order terpisah, sehingga tidak terdampak pembatalan tarif global. Produk tersebut antara lain kopi, kakao, dan komoditas agriculture lainnya.
Selain sektor pertanian, fasilitas tarif 0% juga mencakup rantai pasok elektronik, CPO, tekstil, serta footwear.
“Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan,” jelasnya.
Soal ART dan Perlakuan KhususTerkait Agreement on Reciprocal Trade (ART), Airlangga mengatakan pembahasan masih akan berlangsung dalam kurun 60 hari tersebut. Saat ini, pemerintah AS masih fokus menangani dampak tarif global terhadap seluruh negara.
Dia memastikan akan ada pembedaan perlakuan terhadap negara-negara yang telah menandatangani ART dibandingkan kebijakan tarif global secara umum.
“Karena beberapa negara yang sudah, itu akan diberikan kebijakan yang tidak sama secara global,” katanya.
Mengenai tarif barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, Airlangga menyebut sebagian sudah dikenakan tarif nol persen, seperti gandum (wheat). Sementara komoditas lain seperti kedelai (soybean) masih berada di kisaran 5%.
“Kalau itu masih tetap seperti itu, sampai dengan implementasi daripada agreement on reciprocal tariff,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah perkembangan ini menguntungkan Indonesia, Airlangga menjawab singkat keduanya saling timur.
“Eh, ya dua-dua untunglah,” kata Airlangga.
