Rencana impor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu kesepakatan penurunan tarif impor resiprokal menjadi 19 persen perlu diantisipasi dampaknya terutama dari sisi kenaikan biaya logistik.
Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati kedua negara, Indonesia akan mengimpor komoditas energi AS senilai USD 15 miliar, mencakup pembelian LPG senilai USD 3,5 miliar, minyak mentah senilai USD 4,5 miliar, dan pembelian bensin olahan senilai USD 7 miliar.
Namun, pemerintah memastikan kesepakatan itu bukan berarti Indonesia menambah volume impor migas, namun terdapat pergeseran alokasi impor dari sumber lain yaitu Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
Praktisi Migas, Hadi Ismoyo, mengatakan impor migas dari AS yang cenderung lebih jauh dari sumber sebelumnya, tentu akan menambah ongkos logistik yang harus ditanggung badan usaha penugasan.
"Pengalihan jalur transportasi dari AS ke Indonesia akan lebih panjang, membutuhkan kapal yang lebih banyak pada kapasitas delivery time yang sama, termasuk juga biaya asuransi juga akan naik. Akhirnya total biaya akan naik dan tentu ini akan di bebankan ke kepada Pertamina selaku importer," ungkapnya kepada kumparan, Sabtu (21/2).
Sementara jika impor produk BBM dan LPG, kenaikan biaya logistik ini berpotensi dibebankan kepada harga produk, terutama non subsidi. Hadi berharap beban konsumen dapat diperhitungkan kembali oleh pemerintah.
"Semua itu tentu sudah diperhitungkan oleh pemerintah, demi menyelamatkan demikian banyak produk Indonesia yang akan masuk AS dari pada harus merumahkan karyawan ribuan pabrik karena produknya tidak bisa masuk AS," jelas Hadi.
Khusus terkait importasi minyak mentah (crude), Hadi menilai perlu ada kesiapan dari industri pengolahan alias kilang. Dalam hal ini, PT Pertamina Patra Niaga perlu mengantisipasi perbedaan spesifikasi minyak mentah dari AS dan sumber sebelumnya.
"Jika terjadi perbedaan yang sangat signifikan, perlu dilakukan blending dari beberapa source crude oil dari tempat lain di AS, jangan hanya single field, sehingga memperoleh komposisi yang bisa masuk KPI," tuturnya.
Selain itu, dia juga meminta Pertamina, melalui Subholding Downstream, bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan di kilang dengan menambah proyek revitalisasi kilang alias Revamping Development Master Plan (RMDP) untuk mengatasi lonjakan kebutuhan bensin maupun diesel di masa mendatang.
"Pemerintah paling tidak butuh membangun satu lagi RDMP di Dumai atau Cilacap untuk mencapai target swasembada bensin, sehingga jangka menengah swasembada BBM baik diesel dan bensin bisa diraih," pungkas Hadi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti Indonesia meningkatkan volume impor migas, melainkan dikompensasikan dengan pergeseran alokasi impor dari negara lain.
"USD 15 miliar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat, bukan berarti kita menambah volume impor. Namun, kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika," ungkap Bahlil saat konferensi pers, dikutip pada Sabtu (21/2).
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengatakan pihaknya akan melaksanakan penugasan impor komoditas energi tersebut dengan skema bisnis seperti biasa atau business as usual.
"Kami jalankan selama ini tentunya proses ini akan melalui mekanisme tender dan bidding. Jadi tidak ada penunjukan langsung, tetapi seperti biasa mekanisme tender dan bidding yang tentunya terbuka," tutur Simon.
Khusus untuk LPG, alokasi impor Pertamina dari AS selama ini mencapai 57 persen. Simon membuka peluang peningkatannya bisa mencapai 70 persen. Sementara untuk minyak mentah dan produk lain, porsi impor ini masih dalam penjajakan.
