Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan bakal mengoperasikan Jalan Tol Solo- Yogyakarta - NYIA secara gratis pada periode mudik Lebaran 2026.
Kepala BPJT, Wilan Oktavian menjelaskan langkah ini diambil guna mengurai potensi penumpukan kendaraan di jalur arteri maupun ruas tol yang telah beroperasi secara komersial. Di mana, pemerintah bersama DPR RI telah melakukan peninjauan kesiapan fungsional pada ruas tersebut.
“Pada Jumat 20 Februari 2026 telah [dilakukan] peninjauan kesiapan fungsional Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA yang akan dibuka fungsional tanpa tarif pada arus mudik Lebaran 2026,” kata Wilan dalam akun Instagram resminya, Minggu (22/2/2026).
Wilan menambahkan, fungsional Tol Solo - Yogyakarta - NYIA juga diharapkan dapat mempercepat akses pengendara yang bergerak menuju Yogyakarta dari arah Solo tanpa dikenakan biaya tambahan.
Adapun operasional jalur ini bersifat situasional tergantung pada kondisi lalu lintas di lapangan. Pemerintah hanya akan mengaktifkan segmen ini apabila terjadi kepadatan yang signifikan pada jalur operasional utama.
“Segmen Prambanan - Purwomartani Sepanjang 12,22 Km akan dibuka fungsional 1 jalur 1 arah dan akan difungsikan pada saat jalur operasional sampai dengan GT Prambanan sudah mengalami kepadatan,” tambahnya.
Sejalan dengan rencana tersebut, pemerintah menghimbau para pengguna jalan agar selalu waspada dan menjaga kecepatan saat melintasi jalur fungsional ini. Pengendara diwajibkan mematuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas yang tersedia guna menjamin keselamatan selama perjalanan mudik berlangsung.
Sebagai informasi, pemerintah memprediksi sekitar 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan selama masa mudik Lebaran 2026. Meski demikian, angka tersebut turun 1,7% dibandingkan prediksi pada periode yang sama tahun lalu.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, berkaca dari Lebaran 2025, hasil survei menunjukkan sebanyak 146 juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Namun, realisasi tahun lalu mencapai 154 juta.
“Jadi walaupun ada sedikit penurunan sebesar 1,7%, hal ini tidak mengurangi kewaspadaan kami dalam persiapan, karena melihat tahun kemarin terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam realisasi jumlah masyarakat yang melakukan pergerakan,” ujarnya.
