Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan lama antara Seoul dan Tokyo kembali mencuat. Pemerintah Korea Selatan pada Minggu (22/2/2026) melayangkan protes resmi atas penyelenggaraan acara peringatan oleh pemerintah Jepang yang menegaskan klaim atas gugusan pulau kecil yang disengketakan kedua negara.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan keberatan keras terhadap peringatan "Takeshima Day" yang digelar oleh Prefektur Shimane, Jepang. Seoul juga memprotes kehadiran pejabat senior pemerintah Jepang dalam acara tersebut dan mendesak agar upacara itu segera dihapuskan.
Pulau-pulau kecil yang menjadi sumber sengketa itu dikenal sebagai Takeshima di Jepang dan Dokdo di Korea Selatan. Wilayah tersebut saat ini berada di bawah kendali Korea Selatan, namun terus diklaim oleh Japan.
"Dokdo jelas merupakan wilayah kedaulatan Korea Selatan secara historis, geografis, dan berdasarkan hukum internasional," demikian pernyataan kementerian tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.
Seoul juga mendesak Jepang untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai klaim tak berdasar dan meminta Tokyo menghadapi sejarah dengan rendah hati.
Sebagai bentuk protes diplomatik, pemerintah Korea Selatan memanggil seorang diplomat tinggi Jepang ke gedung kementerian luar negeri di Seoul untuk menyampaikan keberatan secara langsung.
Dari pihak Jepang, seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri mengatakan tidak ada pejabat yang tersedia pada Minggu untuk memberikan komentar. Pemerintah Jepang diketahui mengirim seorang wakil menteri dari Kantor Kabinet ke upacara tersebut, bukan menteri kabinet.
Perselisihan atas Dokdo/Takeshima telah lama menjadi sumber ketegangan antara kedua negara, yang hubungannya kerap dibayangi persoalan sejarah kolonial. Jepang menjajah Semenanjung Korea pada periode 1910 hingga 1945, dan sejumlah sengketa yang berakar dari masa tersebut masih memengaruhi relasi bilateral hingga kini.
Seoul berulang kali menolak klaim teritorial Jepang atas pulau tersebut. Bahkan pada Jumat lalu, Korea Selatan telah mengeluarkan protes atas pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang dalam pidato parlemen yang kembali menegaskan kedaulatan Tokyo atas pulau-pulau itu.
Bagi Korea Selatan, isu Dokdo bukan sekadar sengketa wilayah, melainkan juga menyangkut harga diri nasional dan warisan sejarah. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi terkait kedaulatan atas wilayah tersebut.
Di luar dimensi historis dan politik, wilayah kecil ini juga memiliki nilai strategis dan ekonomi. Pulau-pulau tersebut terletak di kawasan perairan yang kaya akan sumber daya perikanan. Selain itu, Seoul menyebut wilayah itu kemungkinan berada di atas cadangan gas hidrat alam dalam jumlah besar yang bernilai miliaran dolar.
Potensi ekonomi inilah yang membuat sengketa semakin sensitif, selain faktor simbolik dan historis yang sudah mengakar kuat dalam hubungan kedua negara.
(luc/luc)
