Pantau - Usulan pembangunan hunian vertikal subsidi bagi buruh di Kabupaten Bekasi mulai memasuki tahap kajian teknis oleh pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas mengatakan rencana tersebut telah ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ditinjau langsung Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dengan hasil awal yang dinilai positif.
Ia menyebut pemerintah daerah berperan memfasilitasi perizinan dan dukungan administratif, sementara perhitungan teknis pembangunan dan pembiayaan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Lokasi hunian direncanakan berada di Jalan Serang Bulak, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dengan lahan yang telah tersedia dan siap dibebaskan.
Konsep yang diusulkan berupa rumah susun atau tower di sekitar kawasan industri guna mendekatkan tempat tinggal pekerja dengan lokasi kerja.
Terdapat pula wacana pembukaan akses pintu tol baru untuk mendukung mobilitas pekerja sekaligus mengurai kemacetan di wilayah Cibitung.
Gagasan ini merupakan inisiatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan dinilai sejalan dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden.
Mayoritas rumah subsidi saat ini berada di wilayah pinggiran dengan akses terbatas ke kawasan industri sehingga sekitar 20 persen upah pekerja habis untuk biaya sewa atau kontrak rumah.
Biaya transportasi dan waktu tempuh harian yang tinggi serta keterbatasan lahan di kawasan industri menjadi alasan konsep vertikal dinilai lebih realistis.
Pemerintah menyiapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan bunga rendah dan cicilan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk buruh.
Program tersebut diharapkan mampu menekan beban pengeluaran pekerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh di kawasan industri Bekasi.
