REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM, – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menekankan bahwa kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak boleh disalahgunakan. Sejak 2024, pemerintah pusat telah mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan IPR kepada pemerintah provinsi, sebuah langkah yang jarang terjadi dalam hubungan pusat-daerah.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa semangat utama pengelolaan IPR adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar tambang serta menjaga kelestarian lingkungan. "Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita," ujarnya di Mataram, Minggu.
Guna memastikan kesiapan, pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR bersama DPRD. Perda ini diharapkan menjadi landasan praktik pertambangan rakyat yang tertib dan berkelanjutan. Beberapa daerah lain juga mulai mempelajari langkah NTB dalam merancang tata kelola IPR.
Kolaborasi untuk Keberlanjutan
Gubernur NTB menambahkan bahwa agenda pembangunan, termasuk ketahanan pangan, percepatan pariwisata, dan tata kelola pertambangan rakyat, memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, dan masyarakat. "Ke depan, NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menyatakan kehati-hatian pemerintah dalam menerbitkan IPR karena menyangkut aspek lingkungan, keselamatan penduduk, dan keberlanjutan wilayah pertambangan. Dari 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diajukan, baru satu izin yang diterbitkan, yakni Blok Lantung di Kabupaten Sumbawa sebagai proyek percontohan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Langkah tersebut diambil bukan untuk menghambat, melainkan sebagai uji tata kelola agar praktik pertambangan rakyat benar-benar berjalan sesuai prinsip keberlanjutan," ujar Ahsanul Khalik.
