REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengawasi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp100 juta yang diterima oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah, menyatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait tetapi juga melibatkan pihak lain seperti Kejaksaan. "Jadi untuk pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait, tetapi juga melibatkan pihak lain termasuk Kejaksaan," katanya.
Dalam upaya mendukung program KDKMP, Pemkab Tangerang rutin mengadakan Bimbingan Teknis (Bintek) bagi pengurus koperasi untuk meningkatkan kemampuan manajerial. "Langkah ini sebagai salah satu yang paling intensif dilakukan di Indonesia demi memastikan program KDKMP selaras dengan instruksi pemerintah pusat," tambah Anna.
Program ini dinilai berdampak signifikan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung masyarakat desa. "Yang penting beroperasional terlebih dahulu, meskipun gerai sementaranya kecil, agar masyarakat bisa melihat wujud koperasinya dan tertarik menjadi anggota. Ini soal perputaran ekonomi di tingkat bawah," jelasnya.
Saat ini, 80 persen koperasi desa di Kabupaten Tangerang sudah mulai beroperasi, meskipun beberapa masih menghadapi kendala, seperti kesulitan mendapatkan pasokan barang kebutuhan pokok karena tingginya permintaan dan dominasi suplier besar. Pembangunan fisik gerai, yang dibangun oleh PT. Agrinas Pangan Indonesia bekerja sama dengan TNI, baru mencapai 11 unit dari target 274 desa. Selain itu, tingginya biaya sewa ruko juga menjadi tantangan bagi koperasi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Kami mendorong kepala desa untuk lebih proaktif menyediakan fasilitas di area kantor desa agar operasional tetap berjalan," ujar Anna.
