HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Pemerintah memastikan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri di pekan pertama Ramadan 2026.
Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel. Kebijakan ini dianggap dapat menjaga daya beli masyarakat.
Ketua Kadin Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) menilai kebijakan pencairan THR pada pekan pertama Ramadan akan memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga, khususnya di daerah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pencairan THR dilakukan pada minggu pertama puasa. “(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” ujar Purbaya.
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN serta personel TNI/Polri. Angka tersebut disampaikan Menkeu dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026.
Menurut AIA, alokasi anggaran jumbo tersebut akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, terutama sektor ritel, perdagangan, transportasi, hingga UMKM.
“Ramadan selalu menjadi momentum peningkatan konsumsi. Dengan pencairan THR di awal puasa, perputaran uang akan lebih cepat dan memberi kepastian bagi pelaku usaha untuk mengatur stok serta distribusi barang,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menambahkan, kepastian jadwal pencairan juga penting untuk menjaga ekspektasi pasar dan mendorong optimisme dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global.
Kadin Sulsel memproyeksikan sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga akan mengalami pertumbuhan signifikan selama Ramadan hingga Idulfitri, terutama di kota-kota besar seperti Makassar.
Pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
“Daya beli adalah kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Jika konsumsi terjaga, maka target pertumbuhan ekonomi kuartal II berpeluang tercapai,” ungkap Ketua DPD Gerindra Sulsel ini.
Dengan dukungan stimulus fiskal melalui belanja THR Rp55 triliun, pemerintah berharap konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tetap solid di tengah tantangan global. (ams)
