Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan Indonesia berkomitmen mengirim 8 ribu pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, melalui forum Board of Peace (BoP). Meutya mengatakan jumlah tersebut hampir separuh dari total target pasukan yang diperlukan.
"Presiden Amerika (Donald Trump) kemudian mengapresiasi dan mengatakan bahwa Presiden Indonesia (Prabowo Subianto) ini kuat dalam konteks dia juga menyampaikan, bahwa sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentaranya untuk membantu perdamaian di Palestina, 8.000 tentara, nggak sedikit," kata Meutya dalam program Blak-blakan detikcom, Senin (23/2/2026).
Dia mengatakan target awal pasukan dalam skema BoP mencapai 20 ribu personel. Sementara itu, kata dia, Indonesia berkomitmen mengirimkan 8 ribu pasukan.
"Target BoP untuk tentara 20 ribu, dan kalau kita 8 ribu, ya kita sudah hampir 50 persen gitu, dan itu peran Indonesia yang saya rasa luar biasa, terdepan, dengan segala risiko," ujarnya.
Meutya mengatakan dalam rapat perdana BoP, pembagian peran antarnegara sudah mulai terlihat. Ada negara yang berkontribusi dalam bentuk pendanaan, ada yang mengirim prajurit, dan ada pula yang membantu di sektor lain seperti rekonstruksi.
"Kita nggak pernah tuh bisa dulu hadir 8 ribu tentara kita melakukan giat-giat kemanusiaan di Palestina. It's a breakthrough, it would be a new history," ujarnya.
Lebih lanjut, Meutya menjelaskan terkait isu kontribusi dana sebesar US$ 1 miliar. Meutya mengatakan sampai saat ini, belum ada kewajiban Indonesia melakukan pembayaran.
"Jadi kan dia (Donald Trump) menyebut negara mana yang membantu, negara mana yang sudah komit US$ 1 miliar, Indonesia kan nggak disebut. Dia menyebut Indonesia itu yang 8.000 tentaranya gitu," ujarnya.
"Jadi saya belum berkomunikasi langsung dengan tim di sana, tapi rasanya ini juga masih ongoing ya, bukan berarti kita sudah bayar gitu. Pun nanti kita ikut, jadi artinya tidak ada kewajiban. Pun kita ikut, itu atas kesadaran bahwa ini akan dipergunakan untuk rekonstruksi di Palestina," sambungnya.
Dia memastikan jika Indonesia berkontribusi dana, penggunaannya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan rekonstruksi. Selain itu, pemerintah menjamin bantuan tersebut tak akan mengganggu program-program prioritas dalam negeri.
"Jadi selama itu kita bisa kontrol dan pastikan bahwa itu memang untuk rekonstruksi di Palestina, saya rasa itu bukan hal yang perlu diperdebatkan karena toh dari dulu semangat kita adalah membantu Palestina," tuturnya.
(idn/dhn)
