Asosiasi yang telah berdiri selama 13 tahun ini memiliki 110 anggota IKM yang memproduksi komponen berbahan metal, plastic rubber, nonwoven insulation, karpet, serta mould and dies. Anggotanya berperan sebagai tier 2 dan tier 3 dalam ekosistem industri otomotif nasional, sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok OEM dan tier 1 untuk kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih.
Salah satu sinergi nyata antara pemerintah dan PIKKO terlihat pada peluncuran Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2018. Kendaraan tersebut diproduksi oleh PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia, yang sebelumnya bernama PT Velasto Indonesia, anak perusahaan PT Astra Otoparts Tbk, dengan melibatkan IKM binaan Ditjen IKMA termasuk anggota PIKKO dan IKM Tegal.
Pengembangan AMMDes menjadi bukti kapasitas IKM dalam mendukung produksi kendaraan niaga nasional. Pemerintah menilai penguatan industri kendaraan niaga dapat menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat struktur manufaktur nasional.
Secara proaktif, Kemenperin juga mendorong peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, penguatan rantai pasok, pengembangan industri komponen, serta peningkatan investasi dan penguasaan teknologi manufaktur kendaraan.
Prospek kendaraan niaga di Indonesia dinilai masih sangat besar. Menteri Perindustrian menyebut, apabila pengadaan kendaraan pick-up sebanyak 70.000 unit dipenuhi oleh produk dalam negeri, maka berpotensi memberikan dampak ekonomi (backward linkage) sekitar Rp27 triliun. Produksi lokal kendaraan pick-up dinilai akan menggerakkan berbagai subsektor industri, mulai dari ban, kaca, baterai basah (accu), logam, kulit, plastik, kabel, elektronik, hingga industri pendukung lainnya.
Namun, dinamika muncul seiring adanya informasi rencana impor kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Menanggapi hal tersebut, PIKKO melalui surat resmi menyampaikan kekecewaannya.
Dengan tingkat utilisasi produksi industri yang saat ini berada di kisaran 60–70 persen, PIKKO menilai impor kendaraan utuh tidak hanya berdampak pada pabrikan, tetapi juga terhadap sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional.
Menurut PIKKO, kebutuhan kendaraan operasional tersebut semestinya dapat menjadi peluang bagi industri komponen otomotif lokal. Dengan sinergi yang tepat, anggota PIKKO dinilai mampu memproduksi kendaraan operasional yang dibutuhkan.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pihaknya memahami bahwa kebutuhan ini sangat mendesak, tetapi pengadaannya agar tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, mengingat kemampuan industri otomotif dan komponen otomotif dalam negeri sudah sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Rosalina juga menyampaikan kekhawatirannya bila hal tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak bagus terhadap keberlangsungan ekosistem industri otomotif.
Ketua PIKKO juga mengungkapkan bahwa di tengah situasi industri otomotif nasional yang masih lesu, harapan dari PIKKO supaya adanya perhatian dari Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor dari India, dan memberikan kesempatan kepada produsen lokal kendaraan bermotor menjadi pemasok kebutuhan kendaraan operasional KDKMP.
Dengan kondisi ini, isu keseimbangan antara kebutuhan mendesak operasional dan keberlanjutan industri dalam negeri menjadi sorotan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan kendaraan secara efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
