Survei Median: 55,7% Publik Percaya Pemerintah Tetap Bela Palestina di BoP

Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terkait persepsi publik terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Hasilnya, mayoritas responden menyatakan masih percaya pemerintah tetap berjuang untuk Palestina meski bergabung dalam BoP.

Berdasarkan survei tersebut, 55,7 persen responden percaya pemerintah Indonesia tetap konsisten membela Palestina, sementara 31,7 persen menyatakan tidak percaya.

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, mengatakan kepercayaan publik ini menunjukkan pemerintah masih memiliki modal sosial yang penting.

“Pemerintah ini sebenarnya masih punya modal sosial yang cukup ya sebagai pemerintahnya. Modal sosial yang cukup untuk melakukan adjustment atau perbaikan terhadap situasi,” jelas Rico dalam rilis hasil survei secara daring, Senin (23/2).

“Jadi kalau kita melihat bahwa ada tendensi yang cukup negatif begitu, tetapi ternyata masih ada sekitar 55,7 persen yang percaya pemerintah itu masih konsisten, begitu ya, untuk membela Palestina meskipun bergabung dengan Board of Peace,” lanjutnya.

Meski demikian, Rico mengakui masih terdapat sebagian publik yang meragukan konsistensi tersebut.

“Dan ada 31,7 persen yang tidak percaya. Jadi ini menurut kami ini salah satu modal sosial yang tidak boleh dibuang percuma, begitu ya. Terlepas dari mayoritas publik tidak setuju dan besarnya tendensi negatif terhadap Board of Peace itu sendiri,” kata Rico.

Adapun persentase itu dirincikan, sebanyak 18,1 persen responden menyatakan sangat percaya, 37,6 persen cukup percaya, 20,9 persen kurang percaya, 10,8 persen tidak percaya sama sekali, dan 12,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Lebih lanjut, Rico menyinggung kekhawatiran publik terkait manfaat keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace bagi Palestina.

“Nah ini kan pada akhirnya waktu juga nanti yang akan menentukan apakah ini akan mengarah kepada keuntungan Palestina atau tidak,” tutur Rico.

Namun demikian, Rico mengingatkan adanya pernyataan pemerintah yang menegaskan komitmen terhadap Palestina.

“Dan ternyata Presiden misalnya yang melalui perantara dari beberapa ormas menyatakan bahwa Indonesia siap keluar dari Board of Peace jika memang Palestina tidak merdeka kalau saya tidak salah ya. Atau tidak menguntungkan Palestina,” ungkap dia.

Survei Median juga menunjukkan temuan lain. Responden menyebut, 50,4% tidak sejutu Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Lalu ada 34,8% setuju, dan 14,8% lainnya belum menentukan sikap.

Mereka yang setuju menilai RI bisa berjuang untuk Palestina Merdeka (15%), perkuat posisi Indonesia di dunia internasional (10,2%), dan upaya perdamaian dunia (9,2%).

Sedangkan, yang tidak setuju menilai BoP adalah upaya Amerika & Israel kuasai Gaza (14,6%), pemborosan uang bila setor Rp 17 triliun (9,6%), dan Palestina belum merdeka (6,8%).

Lalu, 66,2% responden khawatir bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace akan lemahkan perjuangan Indonesia untuk Palestina, sementara 20,5%, tidak khawatir.

Kemudian, ada 43% responden yang tidak optimistis terhadap BoP akan membantu perjuangan Palestina, sedangkan 40,4% optimistis BoP membantu perjuangan Palestina.

Hasil lainnya, ada 67,7% setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa Board of Peace hanya akan menguntungkan Amerika & Israel, sedangkan ada 27,5% tidak setuju dengan pendapat tersebut.

Dalam survei itu juga, 73,3% tidak setuju bila Indonesia membayar USD 1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun untuk keanggotaan Board of Peace dan 23,1% setuju.

Kemudian ada 40,8% responden berpendapat sebaiknya Indonesia perlu mempertimbangkan Kembali keanggotaannya di Board of Peace bila ternyata tidak menguntungkan Palestina.

Lalu, 36,1% berpendapat sebaiknya Indonesia langsung keluar dari Board of peace bila tidak menguntungkan Palestina. Kemudian, 20,3% berpendapat sebaiknya Indonesia tetap bertahan di Board of Peace meski tidak menguntungkan Palestina.

Terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina, responden juga memberi pendapat. Ada 36,4% setuju jika pemerintah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Lalu, 36.6% tidak setuju pemerintah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Sedangkan, 27% yang tidak tahu atau ragu.

Proses pengambilan data dalam survei ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Februari 2026 dengan berbasis Google Form.

Kuesioner disebarkan secara proporsional melalui sosial media dengan target 1.200 responden yang merupakan pengguna sosial media berusia 17 sampai 60 tahun.