Kalangan pelaku logistik menilai, stabilitas harga tidak cukup dijaga lewat intervensi sesaat. Diperlukan pembenahan struktural pada sistem distribusi nasional agar gejolak musiman tidak selalu berujung pada lonjakan harga.
Baca juga: Kebutuhan Bahan Pangan MBG Tinggi, Pakar UGM: Picu Harga Telur dan Ayam Naik
Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga menjabat sebagai Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA), Yukki Nugrahawan Hanafi, menekankan persoalan stabilitas harga pangan harus dilihat dari perspektif rantai pasok yang lebih luas.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memang penting sebagai respons cepat untuk meredam gejolak harga. Namun dalam jangka panjang, stabilitas hanya bisa dicapai bila sistem distribusi berjalan efisien, terhubung dengan baik, serta didukung transparansi data.
Dari sisi makroekonomi, harga yang terkendali menciptakan kepastian usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Bagi dunia usaha, stabilitas juga berarti visibilitas permintaan yang lebih jelas dan iklim investasi yang lebih sehat. Sebaliknya, fluktuasi harga kerap dipicu gangguan arus perdagangan, ketimpangan pasokan antarwilayah, kemacetan di simpul transportasi dan pelabuhan, hingga minimnya integrasi data dalam rantai distribusi.
Yukki menilai, pengendalian inflasi pangan tidak dapat dipisahkan dari efisiensi biaya logistik, kelancaran arus barang, serta tata kelola yang akuntabel. Karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi elemen penting dalam membangun sistem yang tangguh terhadap lonjakan permintaan musiman. Tiga Langkah Strategis Untuk memperkuat fondasi jangka panjang, ia mengusulkan tiga langkah strategis.
Pertama, meningkatkan konektivitas domestik dan efisiensi pelabuhan. Distribusi antarpulau harus berlangsung cepat, terjangkau, dan dapat diprediksi. Pelabuhan dan sistem transportasi multimoda memegang peran sentral dalam menjaga kelancaran suplai.
Kedua, membangun integrasi data secara real-time disertai sistem peringatan dini. Sinkronisasi informasi terkait produksi, stok, arus barang, dan harga akan membantu mendeteksi potensi kelangkaan maupun praktik spekulatif sejak awal.
Ketiga, memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah, freight forwarder, operator pelabuhan, distributor, hingga pelaku usaha ritel perlu bergerak dalam kerangka kebijakan yang selaras demi menjaga keseimbangan pasar.
Sebagai negara kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks, Indonesia membutuhkan sistem logistik yang tidak hanya mampu menggerakkan barang, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi. Ketahanan rantai pasok menjadi fondasi agar lonjakan permintaan musiman, seperti pada periode Ramadan dan Idul Fitri, tidak selalu berujung pada tekanan harga yang berulang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)
