Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dalam 10 tahun dinilai dapat direalisasikan meski kebutuhan investasi diperkirakan menembus Rp1.700 triliun.
Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, mengemukakan bahwa PLTS yang bersifat desentralisasi merupakan sumber energi yang ideal untuk negara kepulauan seperti Indonesia, terlebih bagi daerah-daerah yang kesulitan mengakses transmisi dan jaringan PLN.
“PLTS mudah dipasang. Kemudian stabil apabila disandingkan dengan baterai dan melimpah karena seluruh Indonesia dari barat ke timur itu mendapatkan matahari yang melimpah. Hanya saja memang perlu cermat, memastikan bahwa ini menjadi modal. Jadi, bukan hanya menjadi proyek pengadaan saja tetapi menjadi program yang dijadikan lini bisnis bagi desa tersebut,” kata Tiza dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (20/2/2026).
Adapun kebutuhan investasi PLTS yang mencapai Rp1.700 triliun disebutnya tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah. Tiza mengatakan pemerintah harus terbuka terhadap potensi pembiayaan dalam bentuk-bentuk lain.
“Jadi ini sebenarnya memiliki kesempatan serta potensi, untuk kita ajak sumber-sumber pembiayaan lain untuk juga ikut memikirkan. Misalnya filantropi, pembiayaan pembangunan, bahkan pembiayaan swasta juga bisa terlibat,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Pendiri & Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengemukakan PLTS 100 GW memerlukan program yang terencana untuk benar-benar direalisasikan.
Baca Juga
- RI Buka Opsi Impor Etanol dari AS untuk Kebutuhan Mandatory E10
- Transisi Energi Indonesia Dibayangi Pembangkit Listrik Captive
- Energi Terbarukan Makin Kompetitif Efek Biaya Lebih Murah Penyimpanan Baterai (BESS)
“The economics is all possible untuk Indonesia mencapai 100 GW, 10 tahun. Program 100 GW PLTS harus kita lihat bukan sekadar sebagai proyek energi. Ini adalah proyek ekonomi. Proyek industri. Proyek masa depan,” kata Dino.
Dino memaparkan pengembangan PLTS perlu dipercepat karena sejumlah pertimbangan.
Pertama adalah ketahanan energi. Indonesia masih mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah besar setiap tahun, terutama ke energi fosil. Hal ini membuat Indonesia tetap rentan terpapar volatilitas harga global.
“Energi surya memberikan kita sumber energi domestik yang bersih dan stabil dalam jangka panjang,” kata Dino.
Kedua, percepatan PLTS dapat mendukung industrialisasi energi bersih domestik. Skala kapasitas 100 GW disebut Dino menciptakan permintaan yang cukup besar untuk mendorong investasi manufaktur, mulai dari modul, inverter, baterai, hingga jasa engineering dan O&M.
“Jadi kita tidak hanya memasang panel surya, tetapi kita juga bisa membangun industrinya, manufakturnya, rantai pasoknya, teknologinya, dan SDM-nya. Ini kesempatan kita untuk naik kelas dalam rantai nilai global, seperti yang dilakukan India melalui kebijakan industrinya,” kata Dino.
Ketiga, percepatan PLTS 100 GW berpotensi menciptakan keadilan pembangunan dan produktivitas desa melalui program elektrifikasi.
“Ini bukan masalah soal listrik menyala. Ini soal pemakaian energi yang produktif, listrik untuk UMKM, pertanian, pengolahan hasil, dan ekonomi desa yang lebih produktif. Di sinilah yang bisa membuat ekonomi kita bisa lebih berdaya saing,” katanya.





/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2026%2F02%2F19%2Fab745f6f96eb083b1c027db7e6d9819f-1002094904.jpg)