Bisnis.com, CIREBON – Pemerintah daerah didesak segera menghadirkan solusi konkret atas persoalan limbah industri batik di Kabupaten Cirebon yang dinilai kian mendesak dan berpotensi mengganggu keberlanjutan ekonomi daerah.
Isu ini mencuat seiring meningkatnya aktivitas produksi batik di sejumlah sentra, namun belum diimbangi sistem pengolahan limbah yang memadai.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menegaskan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, industri batik merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang menyerap ribuan tenaga kerja, tetapi pengelolaan limbah cair hasil produksi masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Industri batik adalah kekuatan ekonomi masyarakat. Namun aspek lingkungan tidak boleh diabaikan. Kami sedang menyiapkan langkah-langkah konkret agar aktivitas produksi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan,” ujar Imron, Senin (23/2/2026).
Permasalahan utama terletak pada limbah cair dari proses pewarnaan kain yang mengandung bahan kimia sintetis. Sebagian pelaku usaha skala kecil dan menengah masih membuang limbah langsung ke saluran air tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sesuai standar.
Kondisi ini dikhawatirkan mencemari sungai dan sumber air warga, sekaligus memicu persoalan kesehatan dalam jangka panjang.
Secara ekonomi, persoalan limbah berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang lebih besar dibandingkan nilai tambah industri itu sendiri. Jika pencemaran terjadi secara masif, beban pemulihan lingkungan dapat membengkak dan menggerus anggaran daerah.
Selain itu, citra batik Cirebon sebagai produk unggulan bisa terdampak apabila isu lingkungan tidak ditangani serius.
Imron menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembangunan IPAL komunal di sentra-sentra batik. Skema ini memungkinkan pelaku usaha kecil berbagi fasilitas pengolahan limbah sehingga biaya investasi tidak sepenuhnya ditanggung masing-masing pengrajin.
Pemerintah daerah juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta untuk pendanaan.
“Kami dorong pendekatan kolektif. Tidak mungkin seluruh pelaku UMKM membangun IPAL sendiri karena keterbatasan modal. Maka solusinya adalah IPAL terpadu di kawasan sentra produksi,” katanya.
Data pemerintah daerah menunjukkan industri batik di Cirebon didominasi usaha mikro dan kecil. Struktur usaha seperti ini membuat kapasitas permodalan terbatas, sehingga pengeluaran tambahan untuk pengolahan limbah kerap dianggap beban.
Padahal, dalam jangka panjang, penerapan standar lingkungan justru dapat meningkatkan daya saing produk, terutama untuk pasar ekspor yang semakin ketat terhadap isu keberlanjutan.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan program edukasi dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha. Pelatihan difokuskan pada penggunaan bahan pewarna ramah lingkungan serta teknik produksi yang lebih efisien air. Upaya ini diharapkan menekan volume limbah sekaligus menurunkan biaya produksi.
Imron menegaskan penanganan limbah bukan semata isu lingkungan, tetapi juga strategi menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. Tanpa perbaikan sistem pengelolaan, industri batik berisiko menghadapi sanksi regulasi atau penolakan pasar.
“Ke depan, kami ingin industri batik Cirebon tumbuh dengan prinsip ekonomi hijau. Produktivitas naik, tenaga kerja terserap, tetapi kualitas lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.
