Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, pemerintah masih membahas soal wacana akuisisi PT Permodalan Nasional Madani alias PNM, supaya bisa dijadikan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.
Dimana kapasitas SMV sendiri nantinya akan menjadi BUMN di bawah binaan Kemenkeu, dengan misi pembangunan tertentu di luar fungsi fiskal rutin.
"(Soal akuisisi PNM di bawah Kemenkeu) masih kita diskusikan," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
- [tangkapan layar]
Sejumlah hal yang masih dibahas antara lain yakni soal tingginya rasio kredit bermasalah alias Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disebut-sebut mencapai 10 persen.
Purbaya menilai, hal itu harus menjadi perhatian penting bagi pihaknya, mengingat bahwa subsidi bunga KUR dirogoh dari kocek pemerintah sendiri dan menjadi beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah.
Supaya penyaluran subsidi untuk hal itu efektif dan tepat sasaran, Purbaya mengaku masih harus mendiskusikan hal tesebut secara lebih jauh. Hal itu bahkan harus mempertimbangkan pula perbandingan orientasi antara perusahaan terbuka yang mencari laba, dengan tujuan program KUR tersebut.
Padahal, KUR itu sendiri diamanahkan sebagai fasilitas pembiayaan yang murah bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
"Nanti kita lihat juga, itu bisa diubah apa enggak? Kalau bisa, ya kita ubah. Tapi kalau enggak bisa, ya udah," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Purbaya telah mengungkapkan alasannya hendak mengakuisisi PNM, yakni karena anak usaha BRI itu memiliki kinerja dan tata kelola yang baik. Utamanya dalam hal penyaluran pembiayaan kepada segmen UMKM.
"Kenapa saya tertarik? Karena dia cukup bagus tuh manajemennya. Cara mereka memberikan kredit juga (bagus). Jadi saya pikir tarik aja (di bawah Kemenkeu)," ujarnya.
