Masa Jabatan PM Malaysia Dibatasi Satu Dekade

Kuala Lumpur, VIVA – Otoritas Malaysia mengatakan, mantan Perdana Menteri Malaysia yang telah menjabat selama total satu dekade (10 tahun) tidak akan memenuhi syarat untuk diangkat kembali, setelah RUU amandemen konstitusi yang membatasi masa jabatan perdana menteri diberlakukan.

Menteri di Departemen Perdana Menteri bidang Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Azalina Othman Said di Kuala Lumpur, Senin mengatakan, RUU yang sedang diajukan di parlemen tersebut, menghitung masa jabatan perdana menteri berdasarkan total tahun menjabat, bukan berdasarkan masa jabatan parlemen.

"Sebagai contoh, Jika PMX (Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim) memenangkan Pemilu ke-16 dan ingin melanjutkan jabatannya, ia bisa, karena berdasarkan masa jabatan, ia masih memiliki sisa tujuh tahun masa jabatan," kata Azalina seperti dilaporkan BERNAMA.

Pemerintahan Anwar baru berjalan tiga tahun terhitung sejak November 2022. Jika amandemen masa jabatan PM Malaysia diberlakukan dan pemilu Malaysia dilaksanakan saat ini, maka Anwar masih punya kesempatan tujuh tahun masa menjabat.

Azalina mencontohkan apabila mantan PM ke-8 Malaysia Muhyiddin Yassin akan mencalonkan diri kembali sebagai PM, yang bersangkutan masih memenuhi syarat sekitar delapan tahun sisa masa jabatan, karena Muhyiddin saat itu hanya menjabat PM selama hampir dua tahun yakni dari Maret 2020 hingga Agustus 2021.

Demikian juga mantan PM ke-9 Malaysia Ismail Sabri Yaakob, yang pernah menjabat PM Malaysia Agustus 2021–Oktober 2022, masih memiliki kesempatan menjadi PM sekitar selama sembilan tahun.

Sebelumnya, Azalina mewakili pemerintah Malaysia, mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Amandemen Konstitusi 2026 untuk pembacaan pertama di parlemen Malaysia (Dewan Rakyat), yang mengatur pembatasan masa Jabatan perdana menteri maksimal 10 tahun.

Azalina mengatakan bahwa amandemen tersebut memenuhi janji yang dibuat dalam manifesto Pemilu ke-15 dan mencerminkan agenda reformasi kelembagaan Pemerintah MADANI yang dipimpin Anwar Ibrahim – menekankan bahwa tidak seorang pun boleh memegang jabatan perdana menteri selama lebih dari satu dekade.

Ketika ditanya apakah pemerintahan mendatang dapat membatalkan langkah tersebut, Azalina mengatakan bahwa pemerintah mana pun dengan mayoritas dua pertiga suara parlemen (sesuai aturan Malaysia) akan memiliki hak untuk mengajukan amandemen konstitusi.