Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan 38 muara sungai terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari pemulihan infrastruktur sumber daya air.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan setiap muara memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan pendekatan teknis yang cermat.
Ia mengatakan, “Sebagian besar muara yang terdampak membutuhkan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger), terutama untuk muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi pasca bencana,”.
Penanganan ini menjadi bagian dari upaya penguatan perlindungan masyarakat dari risiko banjir dan sedimentasi lanjutan.
Dari total 38 muara terdampak, sebanyak 25 merupakan kewenangan nasional dan 13 lainnya kewenangan provinsi.
Seluruh muara ditangani secara terintegrasi oleh Kementerian PU bersama pemerintah daerah.
Hingga 16 Februari 2026, progres rata-rata penanganan telah mencapai 35,5 persen dengan capaian muara kewenangan nasional sebesar 40 persen dan kewenangan provinsi sebesar 31 persen.
Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2027.
Kementerian PU berkoordinasi dengan Satgas Kuala yang dibentuk Menteri Pertahanan untuk percepatan pendalaman dan normalisasi muara.
Penanganan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur pertahanan.
Langkah teknis meliputi pengerukan sedimentasi dan pendalaman alur muara menggunakan ekskavator long arm, ekskavator amfibi, alat berat berbasis ponton, serta kapal keruk.
Selain itu dilakukan normalisasi alur sungai, penguatan tebing, dan pembangunan infrastruktur pengendali sedimen seperti sabo dan struktur pengaman muara.
Intervensi difokuskan pada muara kunci yang mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan hilir sungai.
Kementerian PU menegaskan percepatan ini merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana berbasis infrastruktur guna memperkuat ketahanan wilayah terhadap cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
