Gerakan “Stop Bayar Pajak” di Provinsi Jawa Tengah yang ramai di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Pasalnya, warga yang membayar pajak mengeluhkan adanya kenaikan nominal pajak.
Ragam keluhan terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Solo. Warga Surakarta mengeluhkan adanya kenaikan pajak. Bahkan, kondisi Samsat Solo yang berlokasi di Jalan Prof. Soeharso tampak sepi.
Diketahui, sejak 2025 hingga 2026 di Jawa Tengah, besaran opsen PKB 2025-2026 ditetapkan sebesar 16,6 persen dari nilai pokok PKB dan sebesar 32 persen untuk opsen BBNKB dari nilai pokok BBNKB.
Kemudian pada 2026, Pemprov Jateng memberikan diskon pajak PKB sebesar 5 persen hingga akhir tahun, sehingga "kenaikannya" menjadi hanya 11 persen.
Badan Pendapatan Jawa Tengah juga telah memberikan simulasi kenaikan pajak kendaraan bermotor pasca penerapan opsen sejak Januari 2025 melalui unggahan di akun Instagram pada 10 Januari 2025.
Berikut simulasinya:
Sebelum ada opsen, total pajak kendaraan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp 100.000.000 sebesar Rp 1.575.000.
Setelah ada opsen, totalnya menjadi Rp 1.830.000. Artinya, terjadi kenaikan Rp 255.000 atau 16,1 persen.
Mulai 20 Februari hingga 31 Desember, Pemprov memberikan diskon 5 persen.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, mengatakan kenaikan pajak sebenarnya sudah berlaku sejak Januari 2025 mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Namun, pada Januari-Maret 2025 sempat diberikan diskon 13,94 persen sehingga masyarakat tidak membayar penuh.
“Tahun ini diskon belum dilakukan, seolah-olah naik, padahal naiknya sejak 2025. Karena aspirasi masyarakat, Pak Gubernur memberi diskon 5 persen,” kata Masrofi, Jumat (24/6).
Samsat Solo SepiPantauan kumparan di lokasi pukul 11.00 WIB, wajib pajak yang datang ke kantor pusat Samsat Solo hanya puluhan orang. Banyak kursi pelayanan kosong tanpa ditempati karena sepinya wajib pajak yang datang di tengah bulan suci Ramadan.
Seorang wajib pajak asal Boyolali, Suwandi, mengaku keberatan dengan adanya kenaikan pajak kendaraan. Namun, ia tetap membayar pajak sesuai prosedur pemerintah.
“Ada kenaikan pajak kendaraan yang saya bayarkan ke Samsat. Dulu 2025 Rp 370.000 sekian, sekarang Rp 400.000. Jenis kendaraan sepeda motor 2021,” ujar Suwandi, Senin (23/2).
Ia mengaku mengetahui adanya gerakan penolakan membayar pajak dan ajakan mengosongkan Samsat di media sosial. Namun, ia memilih tetap membayar pajak meskipun merasa keberatan.
Sementara itu, Baur STNK Samsat Satlantas Polresta Solo, Aipda Muhammad Thoha, mengatakan sepinya Samsat disebabkan bulan suci Ramadan dan banyak wajib pajak yang membayar pajak tahunan di Samsat keliling maupun secara online.
“Pelayanan pembayaran pajak di Samsat normal. Samsat sepi bukan karena itu (penolakan bayar pajak). Karena ini momen Ramadan, warga lebih mengutamakan kebutuhan pokok dulu,” kata Thoha.
Suasana Samsat Semarang di Tengah Kenaikan PajakSamsat II Semarang, Jawa Tengah, buka suara terkait isu boikot bayar pajak imbas kenaikan pajak kendaraan bermotor. Mereka membantah adanya penurunan pembayaran pajak.
Pantauan kumparan di salah satu gerai Samsat Keliling di Kota Semarang menunjukkan masih ada sejumlah warga yang melakukan pembayaran. Begitu pula di kantor Samsat Banyumanik. Meski tidak padat, masyarakat tetap berdatangan untuk membayar pajak.
Kasi Pajak Samsat II Semarang, Pratisto Nugroho, membantah kantornya sepi akibat aksi boikot. Ia mengatakan, kondisi saat ini dipengaruhi tanggal tua sehingga jumlah wajib pajak berkurang.
“Sebenarnya hari ini memang tidak seperti biasanya, tapi bukan karena ada boikot karena pajak naik. Tapi karena memang tanggal tua. Kebiasaannya kalau tanggal 20 ke atas memang sepi karena belum gajian. Ramainya sekitar jam 9 sampai jam 10,” ujar Pratisto kepada wartawan, Senin (23/2).
Pratisto menyebut pada Sabtu (21/1), jumlah masyarakat yang membayar pajak mencapai 1.000 orang. Hari itu merupakan hari pertama pemberlakuan diskon 5 persen.
“Sabtu kemarin setengah hari hampir seribu. Itu hari pertama diskon, tapi menurut saya bukan semata karena diskon, karena sebelum diskon juga volumenya sama,” jelasnya.
Pratisto menjelaskan, kenaikan pajak kendaraan bermotor akibat opsen pajak sebesar 16,6 persen dibandingkan 2024. Saat ini Pemprov Jateng memberikan diskon 5 persen sehingga tarifnya menjadi lebih ringan.
“Jadi naiknya bukan 66 persen. Itu adalah nilai pajak yang didapat untuk kabupaten/kota. Total kenaikannya sekitar 16,6 persen,” jelas Pratisto.
Ia menyebut, Samsat II Banyumanik menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 206 miliar pada 2026. Sementara pada 2025 targetnya Rp 198 miliar. Ia berharap diskon 5 persen dapat mendongkrak penerimaan pajak. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi.
“Kenaikannya itu kecil. Kalau motor hanya sekitar Rp 20 ribu. Kalau pajak awal Rp 200 ribu, setelah ada opsen naik sekitar Rp 25 ribuan, jadi masih terjangkau. Kalau yang naik sampai jutaan mungkin karena tarif pajak progresif. Ini baru dua hari penerapan diskon, kami terus sosialisasikan,” tegasnya.
Kondisi di Samsat PatiGerakan “Stop Bayar Pajak” di Provinsi Jawa Tengah yang ramai di media sosial dalam beberapa pekan terakhir rupanya tidak begitu berpengaruh di Kabupaten Pati. Setiap hari, jumlah wajib pajak yang menunaikan kewajibannya disebut masih seperti biasa.
Pantauan di Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Pati pada Senin (23/2) pukul 10.50 WIB, jumlah antrean wajib pajak sudah berkurang dan tersisa sekitar belasan orang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selama Ramadan waktu paling ramai terjadi mulai pukul 09.00-10.30 WIB. Sementara di luar Ramadan pukul 09.00-11.00 WIB. Kondisi ini dipengaruhi jam layanan selama Ramadan yang diperpendek menjadi pukul 08.00-14.00 WIB, sedangkan pada hari biasa hingga pukul 15.00 WIB.
Kepala UPPD Samsat Pati, Dafid Alifianto, menjelaskan isu boikot bayar pajak tidak berpengaruh signifikan di Kabupaten Pati. Setiap hari, rata-rata terdapat 150 wajib pajak yang dilayani di kantor Samsat. Jumlah itu belum termasuk layanan di Samsat Drive Thru dan Samsat Keliling.
Menurutnya, kondisi yang tampak sepi bukan karena masyarakat enggan membayar pajak kendaraan, melainkan karena waktu sudah menjelang siang. Selain itu, saat ini sedang Ramadan dan memasuki akhir bulan.
“Ini sudah siang, ini Ramadan, jadi jam pelayanannya agak pendek. Kemudian juga ini akhir bulan, barangkali itu jadi pengaruh (sepi),” ujar Dafid.
Kondisi di Samsat KudusPelayanan pembayaran pajak di kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kudus, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (23/2) terpantau sepi. Warga yang membayar pajak mengeluhkan adanya kenaikan nominal pajak.
Pantauan kumparan di UPPD Samsat Kudus pada Senin (23/2) menunjukkan situasi landai. Pada pukul 11.05 WIB, di dalam gedung pelayanan induk UPPD Samsat Kudus terdapat empat orang. Sementara di gedung pelayanan cepat ada delapan orang, dan di area luar gedung lima orang.
Pada pukul 11.17 WIB, jumlah warga yang mengurus pajak di dalam gedung induk bertambah menjadi 14 orang. Di gedung pelayanan cepat tercatat tujuh orang, sedangkan di luar gedung dua orang.
Kepala Seksi Pelayanan Pajak Daerah UPPD Samsat Kudus, Agus Praviantho, mengatakan pelayanan hari itu tergolong landai. Namun, menurutnya kondisi tersebut bukan disebabkan bulan Ramadan maupun Gerakan Stop Bayar Pajak.
“Pada tanggal 15 ke atas di setiap bulannya memang tidak banyak masyarakat Kudus yang bayar pajak. Mereka lebih sering bayar pajak di kurun waktu tanggal 1 sampai 15. Jadi bukan karena Ramadan atau karena Gerakan Stop Bayar Pajak,” katanya saat ditemui di UPPD Samsat Kudus, Senin (23/2).
