Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah melakukan penundaan rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi respons cepat tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai sikap tersebut sejalan dengan aspirasi pelaku industri sekaligus melindungi industri otomotif nasional.
“Apresiasi tinggi dari Kadin untuk mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya? Kebijakan itu bisa membuat mobil impor jadi bangkai setelah sekian tahun akibat kesulitan suku cadang,” ungkap Saleh di Jakarta dikutip Selasa, 24 Februari 2026.
Dasco sebelumnya menyatakan telah berpesan kepada pemerintah agar menunda rencana impor 105.000 mobil dari India. Penundaan itu diminta karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas rencana tersebut secara terperinci sepulangnya.
Menurut Saleh, Kadin juga telah berkoordinasi dengan pelaku industri otomotif dan industri komponen di dalam negeri yang berharap rencana impor kendaraan tersebut dapat dihentikan, terutama jika produsen dari India memiliki komitmen jangka panjang di Indonesia.
“Kami sudah berkoordinasi dengan para pelaku industri otomotif, termasuk industri komponen. Mereka memohon kepada Presiden agar impor mobil dari India yang kini sedang berjalan dihentikan,” ungkap Saleh.
Dia menambahkan, produsen asing sebaiknya membangun fasilitas produksi di Indonesia sebagaimana telah dilakukan sejumlah merek global. Langkah tersebut dinilai penting oleh Kadin untuk menjaga kesetaraan usaha (level playing field), memperkuat ekosistem industri, serta memastikan manfaat ekonomi dirasakan di dalam negeri.
Kadin juga menilai impor kendaraan dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) berpotensi melemahkan industri otomotif nasional, tidak menggerakkan ekonomi domestik, dan berseberangan dengan arah industrialisasi pemerintah. Saleh menegaskan seluruh kebijakan, termasuk oleh BUMN, seharusnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta mendorong ekspor.
