MAKASSAR, FAJAR – Pemilik rumah tidak layak berhak mendapatkan program ini. Pemerintah akan memberi bantuan anggaran renovasi.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan kini memprioritaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sebanyak 87,25 persen anggaran Kementerian Perumahan dialokasikan untuk BSPS.
Total anggaran Kementerian Perumahan Rp10,2 triliun. Alokasi Rp8,9 triliun untuk membiayai BSPS. Asumsinya, setiap unit rumah dianggarkan Rp20 juta, yang kalau dikonversi bisa memenuhi renovasi rumah tidak layak sebanyak 400 ribu unit.
Pemerintah punya alasan lebih memprioritaskan bantuan renovasi rumah ketimbang membangun perumahan baru. Jika hanya mengandalkan developer untuk membangun rumah baru, pemerintah akan kewalahan mewujudkan rumah layak bagi warga kurang mampu.
”Berdasarkan sensus statistik, ada 26 juta rumah yang belum layak huni. Kan sandang, pangan, papan, itu kebutuhan dasar,” jelas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hamka Baco Kady, Senin, 23 Februari 2026.
Untuk kebutuhan pangan sudah bisa terlihat cukup lantaran Indonesia, terutama Sulsel, swasembada pangan. Sedangkan untuk papan, itu belum tercapai.
”Makanya bedah rumah ditingkatkan, karena itu satu-satunya harapan untuk menyelesaikan masalah papan. Kalau rumah baru kan kewalahan cari lahannya lagi,” sambungnya.
Di Makassar saja masih banyak rumah yang belum layak huni. Namun, kini kondisinya sudah lumayan membaik, karena beberapa rumah yang ditinjau sudah cukup baik berkat program BSPS.
”Tadi saya masuk lorong-lorong, yang dulu rumahnya bocor-bocor, sekarang sudah bagus. Pak Menteri ini bagus dan anggarannya besar. Dia juga bawa pengusaha agar CSR-nya untuk perbaikan rumah. Saya juga kasih ke Wali Kota, kan, jatahnya 200-500 unit. Kalau saya targetnya 2.000 unit rumah,” ucapnya.
Yang berhak mendapat bantuan bedah rumah hanya masyarakat yang berada dalam desil satu hingga empat atau lima. Desil 6-10 tidak termasuk.
”Tetapi harus valid juga, kita harus memastikan penerimanya ini sesuai dengan realita di lapangan atau tidak,” ungkapnya.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sulsel Yasser Latif menyampaikan, hal-hal yang menjadi kendala bagi para pengembang adalah sulitnya akses lahan.
Padahal, developer sebenarnya hanya ingin membantu pemerintah dalam merealisasikan program tiga juta rumah yang telah dicanangkan.
“Kami mengharapkan para praktisi, akademisi, bisa mengurai masalah-masalah ini dan bisa dicarikan solusinya. Supaya target tiga juta rumah, dalam hal ini 350 ribu unit untuk tahun ini bisa kita direalisasikan,” terangnya.
Selain lahan, pengembang juga menghadapi masalah lain. Daya beli masyarakat cenderung menurun. Itu juga yang menyebabkan realisasi rumah 2025 tidak bisa terwujud sesuai target.
“Target tahun lalu juga tidak tercapai. Apersi sendiri kemarin, di Sulsel kita maunya 12 ribu unit. Tetapi itu juga tidak tercapai. Malah kalau tidak salah, realisasi kami itu tidak sampai di angka 10 ribu unit,” tuturnya.
Untuk tahun ini pemerintah tidak lagi menetapkan jumlah kuota kepada para asosiasi. Mereka hanya memberikan angka bulat 350 ribu unit secara nasional dan itu bisa digunakan untuk siapa saja.
“Kuota ini, kan, tidak lagi dibagi-bagi per asosiasi, tapi tersedia untuk seluruh Indonesia, siapa saja boleh gunakan. Itu sama dengan tahun kemarin 350 ribu unit,” jelasnya. (wid/zuk)
