FAJAR, MAKASSAR – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) di Sulawesi Selatan kini difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini menjadi poin utama dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang berlangsung di Asrama Haji Makassar pada Selasa, 24 Februari 2026.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, yang hadir sebagai narasumber, menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujar Andi Rachmatika Dewi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya terkait penurunan angka kemiskinan yang mencapai tingkat tertinggi dalam enam tahun terakhir, serta inovasi dalam peningkatan kapasitas ASN melalui program RLC.
“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.
Andi Rachmatika mengakui bahwa program ini memberikan materi substantif yang sangat relevan bagi tugas Aparatur Sipil Negara (ASN), melampaui ekspektasi awalnya yang mengira kegiatan ini hanya berfokus pada aspek spiritual.
“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” ungkapnya.
Ia berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk masa depan daerah. “Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” tambahnya.
Selain dari unsur legislatif, RLC sesi pertama juga menghadirkan perspektif dari berbagai instansi penegak hukum dan pertahanan:
Kepala Kejaksaan Tinggi, Dr. Didik Farkhan Ali Syahdi, juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah dan keterbukaan informasi publik. Sementara Wakil Kapolda, Brigjen Pol Nasri, menyoroti transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa guna mendukung supremasi hukum.
Panglima Kodam, Mayjen TNI Bangun Nawoko, memaparkan peran TNI dalam mendukung infrastruktur dasar di wilayah terpencil dan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa. (*)
