Kemensos secara bertahap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan hingga saat ini, Kemensos telah menyalurkan bantuan senilai Rp 2.564.805.321.880 di tiga wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan mencakup bantuan sosial reguler, bantuan sosial kedaruratan dan bantuan sosial adaptif.
“Ini adalah bantuan yang sudah disalurkan. Pertama bantuan reguler disalurkan kepada 1,7 juta lebih KPM, total anggaran Rp 1,8 T. Ini untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Kemudian ada bansos kedaruratan untuk masa kedaruratan, dan berikutnya bansos adaptif,” jelas Gus Ipul pada rapat yang digelar di Kantor Kemendagri, Senin (23/2/2026).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjabarkan bansos reguler yang diberikan kepada 1.763.038 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat terdiri dari bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai). Keseluruhan anggaran yang telah tersalur hingga kini mencapai Rp 1.832.738.125.000.
Untuk menangani bencana dan pemulihan pascabencana, Kemensos juga menggelontorkan bansos kedaruratan senilai Rp 99.194.346.880. Adapun bantuan kedaruratan tersebut dipergunakan untuk melengkapi bufferstock logistik, dapur umum di berbagai daerah, sembako dan berbagai kebutuhan pokok lain yang membantu kelangsungan hidup korban bencana di masa kedaruratan.
Gus Ipul juga menambahkan bahwa Kementerian Sosial juga telah menyalurkan bansos adaptif, Bansos adaptif tersebut diberikan sebagai dukungan Kementerian Sosial agar para korban dan keluarga bisa bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Saat ini, Kementerian Sosial sudah menyalurkan bansos adaptif senilai lebih dari Rp 632,7 M.
“Bansos adaptif yang sekarang sedang proses salur semuanya Rp 637 M lebih,” ujar Gus Ipul.
Ada beberapa macam bansos adaptif yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Pertama adalah santunan ahli waris. Kemensos telah memberikan santunan ahli waris kepada ahli waris 990 korban meninggal. Setiap ahli waris mendapatkan santunan senilai Rp 15 juta.
Agar warga terdampak bisa hidup layak dan terbantu pemenuhan gizinya, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan jaminan hidup senilai Rp 450.000 per orang selama 3 bulan bagi 175.211 warga yang terdampak bencana.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga memberikan santunan isian rumah senilai Rp 3 juta per Kepala Keluarga (KK). Santunan tersebut dapat dipergunakan oleh korban bencana untuk membeli perabotan atau perkakas yang bisa menunjang kehidupan mereka di hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
Sebanyak 47.688 KK yang telah diasesmen dan divalidasi juga mendapatkan bantuan stimulan sosial ekonomi. Besaran bantuan bagi masing-masing keluarga bernilai Rp 5 juta. Dengan bantuan stimulan tersebut, diharapkan warga terdampak bisa kembali menggerakkan roda perekonomian keluarga.
Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan bantuan tersebut masih terus berproses dan bertahap. Saat ini, Kementerian Sosial sosial akan menyalurkan bantuan kepada 37 kabupaten/kota yang telah divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Progres per hari ini dapat kami laporkan, sudah ada 37 dari 53 kabupaten/kota yang telah tervalidasi oleh Kemendagri dan siap disalurkan. Itu semua sudah diverifikasi dan divalidasi,” ujar Gus Ipul.
Turut hadir dalam Rapat Satgas Pemulihan Bencana Kasatgas sekaligus Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Gubernur Aceh periode Fadhlullah serta perwakilan dari Danantara dan Kementerian/Lembaga lain yang tergabung dalam Satgas Pemulihan Bencana.
