JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan bahwa pergantian direksi baru di BPJS Kesehatan harus menjadi titik awal transformasi menyeluruh, baik dari sisi tata kelola, pembiayaan, hingga kualitas pelayanan jaminan kesehatan nasional.
Cak Imin, menambahkan dinamika internal yang sempat merisaukan beberapa waktu lalu telah berhasil diatasi.
Karena itu, kepemimpinan baru diharapkan mampu melakukan pembenahan struktural agar permasalahan serupa tidak terulang. Momentum ini, katanya, harus dimanfaatkan untuk membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Prabowo Tunjuk Prihati Pujowaskito sebagai Dirut BPJS Kesehatan 2026–2031
Penegasan ini disampaikan dalam rapat optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Badan Pusat Statistik.
Salah satu fokus utama adalah pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
“Tentu ini semangat baru. Mumpung baru, kita set ulang agar tidak terulang lagi peristiwa sebelumnya,” ujar Cak Imin, di Jakarta, senin, 23 Februari 2026.
Disamping itu, kunci penyehatan BPJS Kesehatan terletak pada politik anggaran yang tepat, mulai dari ketepatan subsidi PBI, akurasi data penerima manfaat, hingga program yang efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah juga melakukan ground checking terhadap 11 juta data penerima bantuan selama dua bulan guna memastikan bantuan tepat sasaran. Saat ini, skema PBI-JK melayani sekitar 96,8 juta jiwa.
Ada satu Hal yang penting yaitu, transformasi pelayanan menjadi prioritas. BPJS Kesehatan diharapkan berkembang menjadi lembaga asuransi sosial berkelas dunia, dengan layanan yang mudah, cepat, dan terpercaya.
BACA JUGA:Info Loker! BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Lulusan D3 hingga S1, Cek Persyaratannya di Sini
Jaminan penyakit berbiaya tinggi seperti cuci darah dan pemasangan ring jantung disebut sebagai bukti nyata manfaat program bagi masyarakat.
Ke depan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menuntaskan pembiayaan PBI.
"Dengan sinergi lintas kementerian dan pemangku kepentingan, kami optimistis sistem JKN semakin adil, berkelanjutan, dan mampu melindungi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
