Pantau - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pihak menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal melalui Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 23 Februari 2026.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta diikuti kementerian dan lembaga terkait.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum.
“Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung,” ujar Tito.
Hunian sementara diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun.
Selain tinggal di huntara, penyintas dapat memilih tinggal di rumah saudara atau menyewa hunian dengan kompensasi dana tunggu hunian dari pemerintah.
Skema bantuan perbaikan rumah meliputi Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat atau hilang.
Untuk rumah rusak berat atau hilang, bantuan Rp60 juta disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah di lokasi semula atau lahan relokasi.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
“Yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi masyarakatnya perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang stimulan ekonominya,” katanya.
Rapat turut membahas penanganan puing kayu sisa banjir di sejumlah daerah terdampak termasuk koordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait kebijakan penanganannya.
