Indonesia sudah telanjur masuk jerat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui Perjanjian Perdagangan Resiprokal (agreement on reciprocal trade/ART), Trump mewajibkan Indonesia mengimpor beragam komoditas pertanian Amerika Serikat. Bagaimanakah nasib swasembada pangan dan neraca perdagangan komoditas pertanian RI?
Indonesia telah menandatangani ART dengan AS di Washington DC, AS, pada 19 Februari 2026. Perjanjian yang tertuang dalam dokumen Implementation of the Agreement Toward New Golden Age US-Indonesia Alliance itu akan berlaku 90 hari setelah proses hukum di negara masing-masing rampung.
Meskipun Mahkamah Agung AS telah membatalkan kebijakan tarif resiprokal AS pada 20 Februari 2026, Indonesia masih terikat dengan ART. Ini mengingat pembatalan perjanjian itu telah diatur dalam sebuah klausul, yakni Pasal 7.4 ART AS-RI.
Dalam pasal tersebut disebutkan, perjanjian bilateral itu baru dapat diakhiri jika salah satu pihak memberitahukan pengakhiran perjanjian secara tertulis yang didahului konsultasi dengan pihak lain. Pembatalan perjanjian itu akan berlaku 30 hari setelah tanggal pemberitahuan pengakhiran.
“Artinya, perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah (amandemen) sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing masing pihak,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam Catatan Penjelasan ART AS-RI yang dirilis, Minggu (22/2/2026).
Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah (amandemen) sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing masing pihak.
Namun, Pemerintah RI memilih tidak mengambil langkah itu dengan alasan menghormati dinamika politik di dalam negeri AS. Pemerintah RI juga yakin perjanjian itu menguntungkan Indonesia kendati Presiden RI Prabowo Subianto meminta pemetaan sejumlah risiko yang berpotensi muncul (Kompas, 22/2/2026).
Tidak mengherankan jika Pemerintah RI melanjutkan proses ratifikasi sembari menjadwalkan kembali pertemuan dengan Pemerintah AS. RI ingin memastikan penghapusan tarif 1.819 pos tarif produk RI tetap berlaku. Untuk produk lainnya, RI lebih memilih dikenai tarif 15 persen ketimbang 19 persen.
Serial Artikel
Tarif Trump Naik Lagi Jadi 15 Persen, Pemerintah Yakin Indonesia Tetap Bisa Untung
Pemerintah telah meminta AS mempertahankan tarif 0 persen yang sudah diberikan atas sejumlah komoditas unggulan RI, seperti kopi dan komponen elektronik.
Di tengah dinamika itu, ART AS-RI menimbulkan kekhawatiran. Di sektor pertanian, misalnya. Perjanjian tersebut menjerat Indonesia untuk mengimpor komoditas pertanian AS. Bahkan, AS menetapkan volume impor dan tidak memberikan ruang bagi Indonesia untuk menakarnya dengan neraca komoditas.
Dalam Pasal 2.10 Lampiran III ART tentang Komitmen Spesifik, disebutkan, Indonesia akan mengecualikan produk pangan dan pertanian AS dari kebijakan neraca komoditas Indonesia, rezim perizinan impor produk hortikultura, dan rezim perizinan impor lainnya.
Sementara dalam Lampiran IV ART tentang Komitmen Pembelian produk pertanian disebutkan, Indonesia akan meningkatkan impor daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar (apel, jeruk, dan anggur), kapas, serta tepung jagung dari AS.
Impor sejumlah komoditas itu ditetapkan volumenya oleh AS dan wajib dilakukan setiap tahun (Huruf B). Untuk beras, Indonesia harus mengimpor komoditas tersebut sebanyak 1.000 ton per tahun. Untuk daging sapi dan produk turunannya, impornya harus lebih dari 50.000 ton per tahun. Adapun etanol dan kapas, masing-masing sebanyak 1.000 ton dan 150.000 ton per tahun.
Selain itu, Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan harus mengimpor kedelai dan gandum dari AS, masing-masing 3,5 juta ton dan 2 juta ton. Setelah periode yang ditentukan itu selesai, RI harus tetap mengimpor kedelai lebih dari 2,5 juta ton per tahun dan lebih dari gandum 1,3 juta ton per tahun.
Impor sejumlah komoditas pertanian dari AS itu dikhawatirkan bakal mengancam swasembada pangan, terutama beras. Ini mengingat Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo telah mencapai swasembada beras pada 2025.
Impor etanol juga berpotensi membuat problem anjloknya harga tetes tebu dan singkong petani pada 2025 terulang kembali. Selain itu, impor sejumlah komoditas pertanian AS juga dapat berdampak pada neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan, neraca perdagangan komoditas pertanian pada Januari-November 2025 surplus Rp 20,01 triliun. Namun, kinerja apik neraca tersebut sangat bergantung pada sektor perkebunan, terutama kelapa sawit.
Kontribusi sektor perkebunan terhadap neraca perdagangan komoditas pertanian sekitar 94 persen. Dari persentase itu, sekitar 70 persen ditopang oleh sawit. Jika tanpa sektor perkebunan, neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia pada Januari-November 2025 defisit sebesar Rp 12,27 triliun.
Namun, Pemerintah RI menepis itu semua. Dengan tarif 0 persen, Indonesia justru dapat meningkatkan ekspor komoditas pertanian ke pasar AS. Impor sejumlah komoditas pertanian dari AS bahkan disebut dapat menopang perkembangan industri dalam negeri dan program hilirisasi pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan, ekspor komoditas pertanian Indonesia ke pasar AS berpeluang meningkat. Ini mengingat sebanyak 173 pos tarif yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya mendapatkan tarif 0 persen dari AS.
“Dengan tarif 0 persen, produk kita punya ruang bersaing yang lebih besar. Dari sisi harga jadi lebih kompetitif. Ini peluang bagus untuk meningkatkan ekspor dan membuka pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha,” tuturnya.
Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 Ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025.
Kementerian Pertanian (Kementan) membeberkan produk-produk pertanian yang mendapatkan tarif 0 persen dari AS. Beberapa di antaranya berupa produk unggulan ekspor, yakni produk turunan kelapa sawit, kakao, dan karet; kopi; dan rempah-rempat, seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.
Ada juga sejumlah buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya. Selain itu, terdapat juga produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, serta pupuk mineral berbasis kalium.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, impor beras dari AS tidak akan menghambat kelanjutan swasembada beras Indonesia. Pemerintah RI setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri.
“Dalam lima tahun terakhir, Indonesia tidak mengimpor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025,” kata Haryo.
Haryo juga mengungkapkan, Indonesia juga menyepakati mengimpor 580.000 ayam hidup dari AS senilai sekitar 17 juta dolar AS hingga 20 juta dollar AS. Namun, impor itu berupa indukan utama ayam (grand parent stock/GPS) yang sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama.
“Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik,” ungkapnya.
Saat ini, Indonesia memang belum memiliki fasilitas pembibitan GPS. Kendati begitu, Kementan menyebut fasilitas itu tengah dibangun PT Berdikari (Persero) melalui program pembangunan peternakan ayam terintegrasi di enam daerah pada tahun ini dengan dana senilai total Rp 20 triliun.
Impor sejumlah komoditas pertanian dari AS itu juga dapat menopang kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Impor kapas akan menopang kebutuhan bahan baku industri tekstil dan produk tekstil.
Impor kedelai dan gandum juga diperlukan bagi industri makanan dan minuman Indonesia, seperti industri tempe dan tahu serta mi. Daging ayam giling yang diimpor dari AS sebanyak 120.000-150.000 ton per tahun, antara lain bisa menjadi bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya.
Adapun impor jagung sebanyak 100.000 ton per tahun untuk peruntukan bahan baku industri makanan-minuman. Kebutuhan importasi jagung pangan itu pada 2025 sebanyak 1,4 juta ton.
“Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama industri makanan-minuman yang berkontribusi sebesar 7,13 persen terhadap produk domestik bruto nasional. Industri tersebut juga menyumbang 21 persen dari total ekspor nonmigas (atau senilai 48 miliar dolar AS) dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta orang,” kata Haryo.
Jika terjadi lonjakan impor produk-produk dari AS, lanjut Haryo, Pemerintah RI dan AS memiliki forum Dewan Perdagangan dan Investasi. Secara periodik, dewan ini akan membahas implementasi ART AS-RI, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang signifikan dan mengganggu stabilitas pasar dalam negeri maupun perdagangan kedua negara.
