Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membeberkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Hal itu disampaikannya dalam peluncuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta, Selasa (24/2).
“Di setiap sidang kabinet paripurna, ada satu hal yang enggak pernah absen yang diingatkan oleh Presiden kepada kami semua. Yaitu prospek, proyeksi, peluang kita dalam waktu 20 tahun menjadi negara maju di tahun 2045. Dan catatan-catatan apa yang harus kita bereskan terlebih dahulu sebelum ke sana,” ungkapnya.
Tiga Agenda Besar Menuju 2045Bima merangkum pesan utama Prabowo dalam tiga agenda besar menuju Indonesia Emas 2045.
“8% of economy growth, memaksimalkan bonus demografi, dan keluar dari jebakan kelas menengah. Itu kira-kira intisari semua,” kata dia.
Ia menegaskan, keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap) merupakan tantangan paling berat.
“Dan Presiden mengingatkan, sangat menjadi PR berat keluar dari jebakan kelas menengah. Dalam catatan kita, hanya 34 negara yang lolos saja yang bisa naik kelas dan loncat. 108 negara itu enggak naik kelas, hilang,” ungkap Bima.
Selain itu, bonus demografi dinilai sebagai momentum yang tidak boleh terlewat.
“Nah, hari ini kita harus betul-betul lihat data. Ini kita harus cek lagi. Ini kita berapa tahun lagi, bonus demografi ini lewat ya. Jangan sampai tanpa sadar sudah lewat. Momentum hilang, seperti beberapa negara di Amerika Latin dan Afrika, enggak mudah,” katanya.
Visi Berkelanjutan dan Kepemimpinan EfektifMenurut Bima, Prabowo berulang kali menekankan pentingnya visi nasional jangka panjang yang tidak berubah-ubah lintas generasi.
“Pertama, national visions yang melintas antargenerasi. Enggak berubah-ubah. Dari Presiden ke Presiden, dari Perdana Menteri ke Perdana Menteri, dari Gubernur ke Gubernur, dari Wali Kota ke Wali Kota. Kalau goyang, maka enggak sustain,” jelasnya.
Faktor berikutnya adalah kemandirian dan kepemimpinan yang efektif.
“Yang kedua, ini yang juga sering diulang oleh Bapak Presiden, kemandirian. Pusat dalam konteks internasional dan daerah dalam konteks nasional. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang efektif,” tutur dia.
Ia juga menyinggung pentingnya pembenahan sistem politik agar menghasilkan kepemimpinan yang solid dan sinergis.
Mayoritas Daerah Masih Lemah FiskalDi sisi lain, Bima memaparkan kondisi kapasitas fiskal daerah yang masih menjadi tantangan besar meski otonomi daerah telah berjalan hampir tiga dekade.
“Ini data enggak enak dengarnya, tapi ini adalah fakta. Otonomi daerah kita sudah hampir 30 tahun. Tapi kalau bicara kapasitas fiskal, ya seperti ini,” tuturnya.
Ia merinci, hanya 11 dari 38 provinsi yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Kondisi lebih berat terjadi di tingkat kabupaten.
“Di kabupaten lebih parah lagi. 98% kapasitas fiskal lemah. 98% besar pasak daripada tiang. Jadi, kalau pusat stop, maka selesailah kabupaten-kabupaten ini,” sambung dia.
Untuk kota, sekitar 75% masih tergolong lemah secara fiskal. Hanya 12 kota yang masuk kategori kuat, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Badung, dan Bogor.
Inovasi Daerah Jadi KunciBima menegaskan, menuju negara maju 2045 tidak ada pilihan selain mendorong inovasi dan riset di daerah.
“Nah artinya Bapak Ibu sekalian. Gimana PR kita? 20 tahun menjadi negara maju, kemandirian, 8% of economy growth. Enggak ada pilihan lain, selain kita genjot inovasi dan riset di daerah,” kata dia.
Ia mengingatkan inovasi tidak boleh sekadar formalitas atau gimik.
“Inovasi bukan gimik. Inovasi adalah fokus pada solusi. Inovasi harus ada nilai tambah. Inovasi harus terintegrasi kepada sistem, bukan tempelan saja. Inovasi memberikan manfaat,” tutupnya.
