jpnn.com - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina berharap agar rencana pelonggaran kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk asal Amerika Serikat tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM.
Menurut Selly, banyak UMKM telah berinvestasi besar untuk memenuhi standar halal nasional, mulai dari menata ulang proses produksi, memastikan bahan baku, hingga membangun sistem jaminan halal.
BACA JUGA: DPR Tak Pernah Buat Keputusan Tutup Ritel Modern, Said: Kewenangan Itu di Pemerintah
“Ini adalah bentuk kepatuhan sekaligus komitmen terhadap kualitas,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/2)
Dia menekankan bahwa kerja sama perdagangan internasional memang tidak bisa dihindari, namun negara harus memastikan produk impor tetap tunduk pada standar nasional.
BACA JUGA: Produk Amerika Tak Wajib Sertifikasi Halal, YMKI Ajak Semua Muslim Lakukan Boikot
“Produk impor boleh masuk, tetapi standar dan kewajibannya harus seimbang dengan yang dibebankan kepada pelaku usaha nasional. Level playing field harus tetap adil,” ujar dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan sertifikasi halal melalui BPJPH bersama fatwa MUI adalah sistem untuk melindungi konsumen sekaligus memperkuat industri nasional. Karena itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga sertifikasi halal dari negara mitra harus dijalankan secara ketat.
BACA JUGA: Soal Pelonggaran Aturan Halal Produk AS, Pimpinan MUI: Ini Perjanjian atau Penjajahan
“Setiap badan halal yang bekerja sama dengan Indonesia harus melalui akreditasi, audit, dan evaluasi berkala untuk memastikan standar, metodologi, dan integritasnya sama dengan standar halal nasional Indonesia. Tanpa kesetaraan standar, relaksasi berisiko melemahkan sistem yang sudah dibangun,” kata Selly.
“Kebijakan ini perlu dikawal dan ditinjau secara hati-hati. Perdagangan boleh terbuka, tetapi perlindungan konsumen, kedaulatan regulasi, dan keberlangsungan industri halal dalam negeri tetap harus menjadi prioritas utama,” ujar dia.
Peringatan ini muncul setelah penandatanganan kerja sama ekonomi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, yang mencakup klausul pembebasan sejumlah produk manufaktur asal AS dari kewajiban sertifikasi halal, termasuk kosmetik dan alat kesehatan.
Selly menegaskan kebijakan perdagangan boleh terbuka, tetapi perlindungan konsumen, kedaulatan regulasi, dan keberlangsungan industri halal dalam negeri tetap harus menjadi prioritas utama. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bank Mandiri Catat Fundamental Solid Pada Awal 2026, Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
