Jakarta, tvOnenews.com - Tidak takut diteror usai bersurat ke UNICEF, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengatakan akan menghadapinya secara ksatria.
Tiyo mengungkapkan hal ini di tayangan YouTube Abraham Samad SPEAK UP berjudul “Diteror & Dapat Ancaman Pembunuhan. Ketua BEM UGM: MBG, Maling Berkedok Gizi? | #SPEAKUP” yang tayang pada 19 Februari 2026.
Mulanya Tiyo menceritakan serangkaian teror yang diterimanya pada 9 Februari 2026.
“Teror itu terjadi tanggal 9. Menerima teror tidak biasa. Isu UU TNI Agustus juga dapat teror tapi tidak ada sampai ada ancaman penculikan. Baru kali ini teror ancaman penculikan pakai nomor tidak dikenal, nomor asing,” katanya.
Namun, Tiyo mengaku “bingung” lantaran nomor asing itu menyebutnya antek asing.
“Kalau saya dituduh antek asing karena mengkritik pemerintah, loh kok yang menyerang saya, mengancam culik saya, nomor asing? Berarti yang antek asing saya atau orang yang menyuruh karena tersinggung?,” ucapnya.
Tiyo menceritakan teror lainnya dia dapatkan tanggal 14 Februari 2026. Teror kali ini menyerang orang tuanya. Orang tua Tiyo mendapat teror yang menyebut kalau dirinya problematik.
“40 Pengurus BEM dapat teror. Pelakunya nomor berbeda. Ini tanda yang tidak boleh dinormalisasi. Ketika orang yang peduli bangsa dianggap ancaman, berarti itu ancaman itu sendiri,” tegasnya.
Tiyo mengaku tidak takut lantaran sudah mengkomunikasikan hal ini dengan pihak kampus hingga LPSK.
Menurutnya, UGM berkomitmen melindungi mahasiswa dalam mengekspresikan pendapatnya.
Hal inilah yang membuat Tiyo tidak takut dengan teror tersebut.
“Bagi saya menghadapi ini dengan takut artinya teror itu berhasil. Saya harus menghadapi ini secara ksatria untuk menunjukkan teror itu gagal. Apa pun risikonya sudah kita hitung. Semoga bukan risiko terburuk yang kita alami,” harapnya.
Untuk diketahui, surat ke UNICEF itu dikirim atau diunggah di Instagram @bem.ugm pada 6 Februari 2026.
Surat tersebut menyoroti tewasnya anak SD dengan cara bunuh diri di NTT karena tidak mampu membeli alat tulis seharga Rp10 ribu.
BEM UGM menilai tragedi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak khususnya hak pendidikan.
