REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) tengah menjemput 12 wanita warga Jawa Barat yang diduga mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT. Direncanakan para korban diterbangkan dari Labuan Bajo ke Jakarta pada Rabu (25/2/2026) untuk selanjutnya dibawa ke Kota Bandung.
Dari total 13 orang wanita yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), satu orang sudah meninggalkan NTT lebih dahulu. Mereka akan tinggal sementara di Rumah Perlindungan Sementara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.
- KPK Sentil Potensi Korupsi Imbas Pembatalan Kebijakan Tarif AS
- Gonjang-ganjing PSI Semarang, Bangkit Diklaim Legawa Dicopot Sebagai Ketua
- Menhub–Menkopolkam Antisipasi Titik Rawan Angkutan Lebaran 2026
Dedi Mulyadi didampingi Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menjemput korban di NTT. Ia melibatkan pihak Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jabar.
Sementara itu, UPTD PPA DP3AKB Jawa Barat bakal melakukan pendampingan kepada para korban. Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti mengatakan, berdasarkan keterangan Suster Ika, proses penyelamatan bermula pada 20 Januari 2026 ketika salah satu korban mengirim pesan WhatsApp meminta bantuan. Korban merasa tertekan, depresi, dan tidak diizinkan keluar dari kamar tempatnya bekerja.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia melanjutkan, pada 21 Januari 2026 Suster Ika bersama tim TRUK-F berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sikka untuk melakukan langkah penyelamatan secara prosedural dan persuasif. Pemprov Jabar melalui UPTD PPA Provinsi Jabar juga akan memberikan pendampingan hukum berkolaborasi dengan Tim Hukum Jabar Istimewa.
"Selain itu, akan dilakukan asesmen psikologis, penyediaan rumah aman, pendampingan layanan kesehatan serta layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebelum para korban dipulangkan ke keluarga masing-masing," kata dia, Selasa (24/2/2026).
Pemprov Jabar, ia menuturkan berkomitmen untuk tidak menoleransi segala bentuk perdagangan orang dan eksploitasi terhadap perempuan. Serta memastikan negara hadir dalam setiap proses perlindungan dan pemulihan korban.
