Jakarta, VIVA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memproyeksikan impor 105 ribu unit kendaraan jenis bak terbuka atau pikap dari India yang diwacanakan dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih, bisa menghilangkan setidaknya 10 ribu tenaga kerja baru.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, potensi itu merupakan proyeksi penciptaan lapangan kerja jika kebutuhan itu diproduksi di dalam negeri periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.
"Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor 105 ribu unit kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional koperasi desa (kopdes) merah putih.
Impor tersebut terdiri atas 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.
Said mengatakan rencana impor tersebut berpotensi mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional. Menurutnya, masuknya 105 ribu unit pikap impor akan membuat output produksi pabrik otomotif dalam negeri menurun, yang pada akhirnya berpotensi memicu pengurangan kontrak kerja hingga PHK.
"Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105 ribu pick-up dari India," ujar Said.
Dia menyampaikan bahwa KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif yang memiliki pabrik atau fasilitas produksi di dalam negeri.
Menurutnya, sejumlah produsen otomotif seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi.
"Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujarnya. (Ant)
